KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo telah menghilangkan kepercayaan publik kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tak heran, banyak masyarakat yang menyerukan tidak lapor Surat Pemberitahunan (SPT) Tahunan hingga stop bayar pajak sebagai bentuk kekecewaan. Meski begitu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa pihaknya masih optimistis bisa mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 triliun pada tahun ini.
"Untuk target penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 triliun, pemerintah optimistis bahwa target tersebut dapat tercapai," ujar Neilmaldrin kepada Kontan.co.id , dikutip Senin (13/3). Baca Juga: Sri Mulyani sudah lapor SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2020 Neil menjelaskan, dalam menyusun target penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah memperhitungkan potensi dan risiko pergerakan harga komoditas di pasar global yang akan berpengaruh pada kinerja penerimaan pajak. Hasil perhitungan tersebut terefleksi dalam pertumbuhan target penerimaan pajak tahun 2023 yang cukup moderat dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp 1.716 triliun. Sebagai upaya antisipasi terhadap moderasi harga komoditas dan kondisi geopolitik global yang masih dipenuhi ketidakpastian, Neil bilang, pemerintah akan berusaha menjaga momentum implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta turunannya untuk memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan. "Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak setelah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), mengimplementasikan NIK sebagai pengganti NPWP, dan mengoptimalisasi pengawasan kegiatan bisnis berbasis digital," katanya. Baca Juga: Sri Mulyani sudah lapor SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2020