KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, berdasarkan hasil telisiknya ke berbagai media sosial, setidaknya terdapat lima hal yang sering kali disampaikan oleh masyarakat tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Pertama, masyarakat masih mendapati adanya calo dan pungli (pungutan liar). Kedua, banyak syarat tambahan termasuk untuk membuat akta kelahiran.

Ketiga, masih lambatnya pencetakan KTP-el. Keempat, yakni masalah konsolidasi data. Kemudian kelima, masalah nomor antrean habis di loket-loket layanan.

Baca Juga: Dukcapil Kemendagri cabut hak akses verifikasi data kependudukan delapan lembaga

Guna menyelesaikan masalah itu Zudan menginstruksikan kepada semua kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berani transparan dan mau membuka diri untuk berdialog dan menyapa langsung masyarakat.

"Programkan Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) agar bisa menangkap harapan masyarakat, keluhan masyarakat, masalah yang ada di masyarakat dan berikan solusi," jelas Zudan dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Rabu (9/9).

Dialog bersama masyarakat tersebut disarankan Zudan agar rutin dilakukan sebulan 2 kali. Bahkan bila bisa Ia menyebut dapat dilakukan seminggu sekali.

Selanjutnya: OJK: Data Dukcapil penting bagi pengembangan pasar modal dan industri keuangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi