JAKARTA. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa bulan ke depan akan berakhir. Tapi, menjelang akhir masa tugas tersebut, masih banyak program pembangunan, khususnya infrastruktur yang ingin dibangun, belum juga berhasil diselesaikan. Beberapa di antaranya bernilai investasi tinggi. Ambil contoh, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Sampai akhir pekan kemarin, pembangunan proyek pembangkit listrik berkapasitas 2X 1.000 megawatt yang digadang- gadang bisa menjadi pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara tersebut belum juga bisa dimulai. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akhir pekan lalu mengatakan, salah satu permasalahan yang saat ini menghambat pembangunan infrastruktur di dalam negeri, termasuk kasus PLTU Batang adalah rumitnya pembebasan lahan.

Untuk kasus PLTU Batang saja misalnya, sampai saat ini jumlah luasan lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek senilai Rp 40 triliun tersebut baru mencapai 197 hektare atau 81,42% dari kebutuhan yang mencapai 226 hektare. "Proyek ini penerima penghargaan proyek percontohan PPP terbaik tapi apa lacur, kontrak sudah ditandatangani, PPA efektif 6 oktober 2012 sampai sekarang tidak bisa jalan," kata Dedy akhir pekan lalu.

Terkendala amdal

Luky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian beberapa waktu lalu menyebut pembangunan proyek gas Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat senilai Rp 108 triliun juga belum bisa dimulai. Sebab, sampai saat ini proyek tersebut masih terkendala oleh analisis dampak lingkungan (Amdal). Luky mengatakan, sampai saat ini amdal proyek gas Tangguh masih bermasalah dengan masyarakat sekitar. "Karena itu berkepanjangan ya otomatis tidak bisa dimulai," katanya. Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas sementara itu mengatakan bahwa perlu dilakukan reformasi besar agar ke depan pembangunan infrastruktur di dalam negeri ke depan bisa digenjot. Reformasi tersebut setidaknya harus dilakukan pada tiga faktor, yaitu; regulasi, kelembagaan dan pendanaan. "Misal, ada proyek yang direncanakan pemerintah dalam rencana pembangunan tidak jalan- jalan, kenapa tidak dilempar ke swasta yang berminat, selama ini tidak bisa. Kalau proyek sudah masuk dalam rencana pemerintah tidak bisa dijadikan insiatif swasta, ini perlu dirombak," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan