JAKARTA. Gagalnya RUU Mata Uang yang rencananya akan dibawa ke sidang paripurna pada Kamis (7/4) dianggap karena ada kepentingan politik di balik itu semua. Menurut beberapa anggota Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang merupakan perwakilan pemerintah sangat terlihat ngotot agar penerapan tanda-tangan uang diberlakukan pada akhir 2012 atau awal Januari 2013. “Ya tadi pemerintah kekeuh-nya seperti itu. Kan tadi dengar sendiri,” ujar Olly Dondokambey anggota Komisi XI dari PDI-P seusai rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan, Nusantara I, Selasa (5/4). Padahal, menurutnya PDI-P sudah melembek dengan mengikuti keinginan pemerintah turut serta dalam tanda-tangan uang kertas bersama Bank Indonesia. “PDI-P kan mikir demi mata uang ini harus jadi. Maka secara substansi tidak salah jika pemerintah mau terlibat silakan, tapi yang penting bagaimana RUU Mata uang ini jadi,” tegas Olly.
Ada kepentingan politik untuk RUU Mata Uang
JAKARTA. Gagalnya RUU Mata Uang yang rencananya akan dibawa ke sidang paripurna pada Kamis (7/4) dianggap karena ada kepentingan politik di balik itu semua. Menurut beberapa anggota Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang merupakan perwakilan pemerintah sangat terlihat ngotot agar penerapan tanda-tangan uang diberlakukan pada akhir 2012 atau awal Januari 2013. “Ya tadi pemerintah kekeuh-nya seperti itu. Kan tadi dengar sendiri,” ujar Olly Dondokambey anggota Komisi XI dari PDI-P seusai rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan, Nusantara I, Selasa (5/4). Padahal, menurutnya PDI-P sudah melembek dengan mengikuti keinginan pemerintah turut serta dalam tanda-tangan uang kertas bersama Bank Indonesia. “PDI-P kan mikir demi mata uang ini harus jadi. Maka secara substansi tidak salah jika pemerintah mau terlibat silakan, tapi yang penting bagaimana RUU Mata uang ini jadi,” tegas Olly.