JAKARTA.Tumpang tindih (overlapping) trase kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) dan kereta cepat Jakarta-Bandung atau High Speed Railway (HSR) di wilayah Bekasi Barat, belum selesai. 

Namun demikian, Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan memilih mengalah, meski trase untuk LRT sudah disepakati terlebih dahulu ketimbang trase untuk HSR. 

“Belum ada pembahasan (soal penggantian trase). Itu otoritasnya di Kementerian Perhubungan. Kita mau di mana saja, boleh,” kata Kiswodarmawan, di Jakarta, Kamis (18/02/2016). 

Kiswodarmawan menegaskan pihaknya memasrahkan urusan izin trase LRT pada Kementerian Perhubungan. 

Akan tetapi ditanya mengenai kabar bahwa PT kereta cepat Indonesia China (KCIC) yang akan membebaskan lahan untuk trase baru LRT, Kiswodarmawan tidak mau berharap banyak. 

“Saya dengar KCIC mau membebaskan lahan untuk bisa menempati jalur LRT. Tapi benar atau tidak, saya tidak tahu,” imbuh dia. 

Lebih lanjut dia bilang, tentu saja perubahan trase LRT akan berimplikasi terhadap investasi yang akan digelontorkan Adhi Karya untuk proyek LRT. 

Rencananya, Adhi Karya akan menggelontorkan sekitar Rp 10,2 triliun atau 30 persen dari total investasi. 

Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, dibahas mengenai proses finalisasi proses Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) LRT. 

Amdal LRT sudah diajukan sejak Juni 2015 dan perkembangan terakhirnya, masih diproses di Kementerian Perhubungan. 

“Soal tumpang tindih dengan trase HSR, kami serahkan Kemenhub. Dulu kami kan idenya di selatan tol. Ternyata HSR datang, juga pingin di selatan tol. Jadi tumpang tindih. Kami serahkan Kemenhub yang punya kewenangan menetapkan trase,” pungkas Kiswodarmawan.(Penulis: Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan