KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 240,2 triliun.

Purbaya menegaskan angka tersebut merupakan alokasi anggaran BGN yang sebenarnya, sekaligus meluruskan informasi mengenai kesalahan data dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang mencantumkan angka Rp 480 triliun.

"Rp 240 triliun yang betul. Saya enggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp 240 triliun," kata Purbaya di DPR, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga: China-Indonesia Bahas Pabrik Rudal dan Amunisi, Operasi Ditargetkan 2027

Anggaran sebesar Rp 240,2 triliun tersebut dialokasikan untuk mendukung program BGN dengan sasaran sekitar 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat.

Alokasi BGN tersebut juga menjadi bagian dari total anggaran fungsi pendidikan yang mencapai Rp 820,9 triliun pada 2027.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun. Dari total belanja tersebut, BGN menjadi salah satu kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar.

Setelah BGN, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menempati posisi berikutnya dalam daftar kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar. Sementara itu, Kementerian Kesehatan berada di posisi kelima dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berada di posisi kedelapan.

Sebelumnya, perbedaan angka anggaran BGN dalam dokumen pemerintah memicu sorotan di DPR. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Haris Turino menemukan adanya perbedaan angka dalam dokumen anggaran pemerintah untuk 2027.

Dalam narasi Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Tahun 2027, anggaran BGN disebut sebesar Rp 240 triliun dan seluruhnya berasal dari rupiah murni.

Namun, dalam lampiran dokumen tersebut tercantum anggaran BGN sebesar Rp 480 triliun atau dua kali lipat dari angka yang tercantum dalam narasi.

Baca Juga: Puan Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan

"Tentu untuk hal sepenting ini terdapat perbedaan yang sedemikian besar. Ini tentu harus dijadikan satu koreksi," kata Haris dalam video TikTok di akun miliknya, Rabu (19/8/2026).

Haris mengatakan Komisi XI DPR RI akan mendalami perbedaan tersebut dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Gizi Nasional.

Dengan adanya penegasan dari Kementerian Keuangan, pemerintah memastikan pagu anggaran BGN yang digunakan sebagai dasar RAPBN 2027 adalah Rp 240,2 triliun, bukan Rp 480 triliun seperti yang tercantum dalam salah satu bagian dokumen anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News