JAKARTA. Rencana megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) masih juga belum ada kemajuan.  Antar pejabat pemerintah masih saja berdebat sumber pembiayaan proyek ini yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun itu. Para pejabat itu masih belum sepaham apakah pendanaan JSS bakal memakai bujet negara, patungan dengan swasta atau sepenuhnya dibiayai oleh investor swasta.

Tim tujuh yang terdiri dari  sejumlah menteri dan lembaga setingkat menteri masih melakukan kajian kelanjutan proyek JSS ini. Tugas tim ini salah satunya menentukan opsi pembiayaan proyek ini.

Sebetulnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 86/2011 yang mengatur pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda, sudah jelas dinyatakan proyek JSS ini sebagai proyek kerjasama pemerintah swasta. Belakangan, pemerintah ingin terlibat lebih besar dalam megaproyek ini.

Kendati belum ada keputusan resmi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kan, ada peluang proyek jembatan sepanjang 31 kilometer yang membentang di atas Selat Sunda itu bisa mendapat dana talangan dari pemerintah. Djoko Kirmanto, Menteri PU mengatakan, dana dukungan dari pemerintah tersebut lewat mekanisme viability gap fund (VGF).

VGF merupakan dana dukungan bagi proyek-proyek infrastruktur penting tetapi skala ekonominya  kurang menarik bagi investor.Hitungan Kementerian PU, kalau proyek JSS ini mendapat VGF, kemungkinan nilainya bisa di atas 40% dari nilai investasi proyek JSS. "Kalau VGF untuk JSS hanya 40%, saya rasa masih kurang. Nanti coba kami hitung lagi," katanya, Jumat (12/10).

Djoko bilang, total dana dukungan pemerintah yang cukup besar itu karena termasuk di dalamnya kebutuhan  untuk biaya pengembangan kawasan strategis Selat Sunda yang berada di Provinsi Lampung dan Banten. Pemasukan dari pengembangan kawasan strategis ini kelak bisa menutupi pengembalian dana VGF.

Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum menambahkan, dengan dana dukungan pemerintah ini diharapkan bisa menekan tarif tol JSS, sehingga bisa lebih murah.  Asal tahu saja, PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) sudah melakukan simulasi besaran tarif tol sekali masuk di lintasan JSS. Besarannya, ditaksir 1,5 kali tarif pelayaran feri dari Merak-Bakauheni atau sekitar Rp 500.000-Rp 1,5 juta.

Hermanto bilang, skema VGF bisa ditempuh dengan pertimbangan bila hasil studi kelayakan, pembiayaan proyek JSS meningkat dari kebutuhan. Namun, skema pemberian VGF ini masih dikaji pemerintah. "Di India, VGF itu sampai 40% masih bisa diberikan," ungkapnya.Opsi VGF ini juga mempertimbangkan usulan Menteri Keuangan yang meminta agar pembangunan JSS tidak satu paket atau dipisah dengan rencana pengembangan kawasan strategis kawasan Selat Sunda.

Presiden Direktur GBLS Agung R. Prabowo belum bisa berkomentar banyak soal skema VGF JSS. "Prinsipnya, kami loyal terhadap pemerintah," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan