KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sucofindo menangkap peluang seiring dengan peluncuran bursa karbon. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dalam melakukan validasi dan verifikasi proyek-proyek hijau di Indonesia.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Sucofindo Budi Hartanto menyatakan bahwa Target Sucofindo adalah mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Perdagangan karbon di bursa karbon Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia, sehingga target NDC Indonesia tahun 2030 tercapai.  

“Untuk itu, Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) Sucofindo berkomitmen untuk selalu mengembangkan diri dan menjaga integritas, kompetensi, serta imparsialitas dalam melakukan validasi dan verifikasi proyek-proyek hijau di Indonesia,” ungkap Budi, kepada Kontan.co.id, Rabu (27/9). 

Baca Juga: Bisnis Sertifikasi Bursa Karbon Menarik dan Terbuka Lebar

Dia memaparkan, Sucofindo sudah mempersiapkan beberapa hal untuk menangkap peluang dari perdagangan karbon ini. Pertama, Menjadi LVV pertama yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Skema Regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dan terdaftar dalam SRN (Sistem Registry National) – PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) KLHK.

Kedua, meningkatkan kompetensi personil dan kelembagaan di sektor energi, sehingga  dapat melayani jasa verifikasi untuk transaksi bursa karbon pada Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi-Pelaku Usaha (PTBAE-PU). 

Sucofindo juga akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, asosiasi, Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pasar karbon. 

“(Kami) juga berperan aktif dan memberikan masukan dalam penyusunan regulasi teknis sebagai upaya peningkatan perbaikan secara berkelanjutan serta memperkuat kantor cabang dan Unit Pelayanan Sucofindo untuk dapat memberikan pelayanan terbaik yang dapat mendukung perdagangan karbon di Indonesia,” tuturnya. 

Baca Juga: Pengamat: Peluang Bisnis Sertifikasi Bursa Karbon Terbuka Lebar

Menurut Sucofindo sejauh ini terdapat 15 perusahaan BUMN maupun swasta di sektor energi dan FOLU (Forestry and Other Land Use) yang telah melakukan korespondensi dengan Sucofindo untuk dapat berpartisipasi dalam perdagangan bursa karbon, serta perusahaan / lembaga luar negeri di sektor pengelolaan sampah.

Sekadar informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara bursa karbon.  BEI sudah menyediakan empat ruang atau mekanisme perdagangan bursa karbon. Yaitu, pasar reguler, pasar negosiasi, pasar lelang dan marketplace (non reguler). 

Dalam perdagangan perdana Selasa (26/9), hanya ada satu produk yang diperdagangkan yakni dari Pertamina New and Renewable Energy (PNRE).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi