KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kekhawatiran konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berlangsung berkepanjangan dan memicu harga minyak dunia tetap tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan pengalihan konsumsi energi dari BBM ke listrik, salah satunya melalui pemberian insentif kendaraan listrik atau
electric vehicle (EV). Purbaya menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Menurut dia, situasi tersebut membuat harga minyak dunia sulit turun dalam waktu dekat.
Baca Juga: Ekonom Ini Ingatkan Bahaya Imported Inflation di Tengah Gejolak Global “Karena kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajari cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain
term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang,” ujar Purbaya kepada awak media di kantornya Jakarta Pusat, Selasa (12/5). Ia menilai skema yang ditawarkan AS kemungkinan besar akan ditolak Iran sehingga peluang perang berkepanjangan semakin besar. “Kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang,” katanya. Dengan kondisi tersebut, Purbaya menilai Indonesia perlu mulai mengantisipasi lonjakan beban impor energi akibat tingginya konsumsi BBM domestik di tengah harga minyak yang mahal. Karena itu, pemerintah ingin mempercepat perpindahan konsumsi energi ke listrik guna menekan impor BBM sekaligus memanfaatkan pasokan listrik PLN yang saat ini masih berlebih. Menurut Purbaya, terdapat kapasitas listrik yang sudah dibayar pemerintah namun belum termanfaatkan secara optimal. Ia memperkirakan utilisasi listrik tersebut baru sekitar 30%. “Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah Berpotensi Menambah Defisit APBN Rp 200 Triliun Selain mengurangi impor energi, langkah tersebut juga dinilai dapat membantu menekan beban subsidi energi, baik subsidi listrik maupun BBM. Purbaya mengaku sebelumnya memperkirakan konflik geopolitik akan segera mereda sehingga pemerintah tidak perlu mengambil langkah antisipatif besar. Namun setelah mempelajari perkembangan situasi global, ia melihat risiko perang berkepanjangan semakin besar. Ia bahkan memperkirakan skenario terburuk konflik baru akan mereda pada September mendatang seiring agenda politik di AS. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan perang berlangsung lebih lama. “Paling jelek itu perang berakhir September. Tapi bisa saja jalan berlanjut terus,” katanya.
Baca Juga: Rupiah Anjlok, Menkeu Aktifkan Bond Stabilization Fund untuk Cegah Dana Asing Kabur Di sisi lain, terkait tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat sentimen global, Purbaya menyerahkan pengelolaan stabilitas kurs kepada Bank Indonesia (BI). Menurut dia, bank sentral memiliki otoritas dan instrumen yang memadai untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak global yang meningkat akibat konflik geopolitik dan tingginya harga minyak dunia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
