KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Soal ancaman krisis pangan global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan, dua hari lalu Ia sempat dihubungi Perdana Menteri suatu negara melalui sambungan telepon. Perdana Menteri tersebut menceritakan bahwa stok minyak goreng (migor) di negaranya telah kosong.

"Nggak usah saya sebutkan [namanya], beliau meminta-minta betul, Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini, kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik," cerita Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6).

Hal tersebut merupakan bukti dampak dari ketidakpastian global yang menimbulkan ancaman krisis pangan, krisis energi bahkan ancaman kenaikan inflasi. Hal tersebut dirasakan oleh semua negara mengalami. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan agar Indonesia dapat betul-betul menyiapkan diri untu ancaman krisis ini.

Baca Juga: Harga Minyak Sawit Melemah, Cek Rekomendasi Saham AALI, LSIP, SSMS, DSNG dll

Utamanya pangan dan energi, Jokowi menegaskan harus betul-betul disiapkan. Kebutuhan dan ketersediaan energi diminta untuk dikalkulasi dengan tepat. Pasalnya separuh dari energi yang digunakan Indonesia didatangkan dari luar negeri.

Adapun untuk pangan, ia menyebut ancaman krisis pangan, bisa dijadikan peluang, melihat Indonesia memiliki luasan lahan yang besar. Namun sayangnya, banyak lahan yang belum dimanfaatkan dan belum produktif.

Ia menjelaskan, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan jatuh perekonomiannya. Dimana 40 negara diantaranya sudah dipastikan alami kejatuhan ekonomi.

Berkaca pada hal tersebut maka, Jokowi kembali menekankan pentingnya memiliki sense of crisis pada semua jajarannya.

Baca Juga: Pemerintah Ingin Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah oleh Koperasi Dipercepat

"Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya, detail harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Ateh, Pak kepala BPKP, Pak detail ini di cek, pak detail ini tolong saya dibantu, untuk apa, policy-nya jangan sampai keliru," ungkap Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mendorong penyerapan belanja pemerintah, baik belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja baik di Pusat ataupun daerah diminta mampu menciptakan nilai tambah bagi negara.

"Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga memang efisien. Ini harus," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .