JAKARTA. Kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram ditengarai dimanfaatkan untuk tujuan politik jelang pemilihan umum. Pemerintah dinilai sengaja memanfaatkan polemik itu untuk dipolitisasi. "Patut dicurigai (ada politisasi) karena ada beberapa keanehan. Mengapa Pertamina yang maju ke depan, bukan Menteri Perekonomian atau ESDM?" kata pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago, Minggu (5/12) di Jakarta. Andrinof menilai kecaman-kecaman yang dilancarkan partai politik terkait kenaikan harga elpiji itu dilakukan untuk mengeruk keuntungan jelang pemilu. Dia menengarai partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah ikut mengecam kebijakan itu agar tampak heroik di mata publik.
Ada politisasi kenaikan elpiji jelang pemilu?
JAKARTA. Kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram ditengarai dimanfaatkan untuk tujuan politik jelang pemilihan umum. Pemerintah dinilai sengaja memanfaatkan polemik itu untuk dipolitisasi. "Patut dicurigai (ada politisasi) karena ada beberapa keanehan. Mengapa Pertamina yang maju ke depan, bukan Menteri Perekonomian atau ESDM?" kata pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago, Minggu (5/12) di Jakarta. Andrinof menilai kecaman-kecaman yang dilancarkan partai politik terkait kenaikan harga elpiji itu dilakukan untuk mengeruk keuntungan jelang pemilu. Dia menengarai partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah ikut mengecam kebijakan itu agar tampak heroik di mata publik.