KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Dafam Property Indonesia (DFAM) menyambut positif kebijakan pelonggaran perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (ASN) yang kembali memperbolehkan kegiatan pertemuan dan menginap di hotel. Perseroan menilai relaksasi ini akan mendorong peningkatan permintaan dari segmen pasar instansi pemerintah yang selama ini menyusut drastis.

Corporate Secretary DFAM, Soviadi, mengatakan bahwa kontribusi segmen government selama Januari hingga Mei 2025 hanya menyumbang kurang dari 5% terhadap okupansi. Namun, dengan pelonggaran yang baru saja diberlakukan, DFAM memperkirakan kontribusi dari segmen ini bisa meningkat hingga 20% pada kuartal III dan IV tahun ini.

"Meski belum sepenuhnya pulih seperti masa sebelum pandemi, kami optimistis segmen government akan kembali menjadi pendorong utama okupansi," kata Soviadi kepada Kontan, Selasa (10/6).

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

Baca Juga: Kegiatan Dinas Pemda Kini Boleh Digelar di Hotel Lagi, PHRI Beri Respons Begini

Berdasarkan catatan historis, kegiatan rapat dan perjalanan dinas dari instansi pemerintah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 40% terhadap total pendapatan hotel-hotel yang dikelola DFAM.

Menangkap peluang ini, DFAM telah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan pendekatan ulang (re-approach) ke instansi vertikal maupun pemerintah daerah melalui tim Sales dan Marketing, menawarkan paket meeting khusus yang sesuai dengan standar anggaran dan kebutuhan instansi, serta menyesuaikan fasilitas dan jadwal layanan hotel dengan kebutuhan ASN.

"Kami juga menjalankan kampanye digital yang lebih tersegmentasi untuk menjangkau pasar ini secara tepat," imbuhnya.

Meski begitu, DFAM belum melakukan revisi target okupansi tahun ini. Perusahaan masih membidik tingkat okupansi konsolidasi di kisaran 70% sepanjang 2025, dengan catatan target tersebut disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah operasional hotel.

Baca Juga: Pelaku Usaha Tavel dan Perhotelan Sambut Positif Paket Stimulus Pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News