KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui adanya rencana pembentukan superholding BUMN. Hal tersebut merupakan lanjutan dari perkataan calon presiden petahana Joko Widodo dalam debat terakhir pada pekan lalu. Tapi menurut Rini, rencana pembentukan superholding masih sangat awal.

Pun ia memberi gambaran, dengan adanya superholding BUMN ini, secara tidak langsung Kementerian BUMN akan hilang. "Ya kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding," jelas dia di Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).

Hal itu seperti BUMN asal Singapura Temasek Holdings dan Khazanah Nasional, BUMN asal Malaysia. Meski begitu, masyarakat disebutnya tak perlu khawatir kendali pemerintah akan hilang.

"Ya tidak dong, orang pemegang sahamnya pemerintah kok," ujar dia. Hanya saja, pengawasannya nanti akan langsung ke Presiden.

"Akan langsung lah, malah justru langsung. Sama saja, Khazanah juga langsung ke PM (Perdana Menteri), Temasek juga langsung ke PM. Jadi nanti kalau superholding juga langsung ke Presiden, sama saja," tutur Menteri Rini.

Cuma bentuknya, lanjut dia, tidak seperti birokrasi seperti kementerian. "Yang diharapkan bapak presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tutup Rini.

Tapi hingga saat ini, ia belum bisa memastikan kapan rencana ini bisa terealisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi