KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pelemahan nilai tukar rupiah sejak awal tahun, yang bahkan menyentuh level terendah sepanjang masa (all time low) nyaris mendekati Rp 17.000, berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia pada 2026.

Bhima memproyeksikan defisit transaksi berjalan pada 2026 akan menembus US$ 9,06 miliar atau setara 0,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit transaksi berjalan ini masih akan melebar karena harga komoditas penopang ekspor cenderung rendah sepanjang 2026. Meskipun ada konflik di Venezuela, Iran, dan berlanjutnya konflik Ukraina, harga komoditas seperti batubara, gas, dan nikel diproyeksikan tetap melambat,” ujar Bhima kepada Kontan, Rabu (21/1/2026).

Proses Transisi, GOTO Umumkan Hans Patuwo Bakal Jadi CEO Gantikan Patrick Walujo

Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah, Risiko Defisit Transaksi Berjalan Mengintai

Di sisi lain, tekanan CAD juga berasal dari besarnya kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri. Bhima mencatat, proyeksi neto penerbitan utang pada 2026 mencapai Rp 830 triliun. Angka tersebut berpotensi meningkat seiring pelemahan rupiah.

“Kalau dirupiahkan, dampaknya bisa jauh lebih besar, bisa mencapai Rp 880 triliun sampai Rp 900 triliun. Ini akibat pelemahan kurs rupiah,” jelasnya.

Bhima menambahkan, kualitas defisit transaksi berjalan juga dinilai semakin memburuk karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor migas. Meski harga minyak global belum terlalu tinggi, defisit migas tetap menjadi faktor penekan utama.

Selain itu, CAD juga dipengaruhi oleh sektor jasa dan pembayaran dividen ke luar negeri. Menurut Bhima, sejumlah perusahaan tambang, khususnya nikel, mempercepat pembayaran dividen ke luar negeri.

“Banyak perusahaan sektor tambang, khususnya nikel, melakukan pembayaran dividen ke luar negeri lebih cepat untuk menghindari banyaknya regulasi yang membuat mereka tidak nyaman berbisnis di Indonesia,” ujarnya.

Ia menyoroti keberadaan sejumlah kebijakan dan regulasi yang dinilai meningkatkan biaya usaha, seperti pembentukan satuan tugas tertentu dan ketidakpastian kebijakan yang berdampak pada meningkatnya cost bagi pelaku usaha, termasuk industri smelter nikel.

Baca Juga: BI Diproyeksi Akan Menahan Suku Bunga Acuan pada RDG Januari 2026, Ini Alasannya

Tak hanya faktor eksternal, Bhima juga menilai pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen domestik, khususnya terkait persepsi terhadap independensi Bank Indonesia.

“Yang menjadi perhatian adalah sentimen independensi Bank Indonesia yang menurun sejak adanya pencalonan keponakan Presiden Prabowo. Ini berpengaruh besar,” tegasnya.

Menurut Bhima, kondisi ini terjadi di tengah performa ekspor yang belum kuat dan impor yang masih cenderung meningkat, sehingga menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi pelaku usaha.

“Ada sentimen yang diciptakan dari internal pemerintah sendiri yang membuat banyak pelaku usaha menunda ekspansi atau mengalihkan asetnya ke instrumen yang lebih aman. Ini ikut mempengaruhi prospek defisit transaksi berjalan ke depan,” kata Bhima.

Ia menegaskan, ke depan perekonomian Indonesia akan semakin rentan terhadap tekanan eksternal, terutama di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.

Selanjutnya: Simak Rekomendasi Teknikal Mirae Sekuritas untuk AMRT, SMDR & GOTO Rabu (2/1)

Menarik Dibaca: Simak Rekomendasi Teknikal Mirae Sekuritas untuk AMRT, SMDR & GOTO Rabu (2/1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News