KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih jadi persoalan. Ini setelah perusahaan investasi Jepang, Softbank Group mundur menjadi investor di proyek IKN. Padahal, Softbank awalnya akan menggelontorkan dana besar.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, sebaiknya pemerintah menunda dulu proyek pembangunan IKN. Sebab jika hanya mengandalkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka beban utang akan semakin meningkat.

“Kalau beban utang makin meningkat, maka akan terjadi tekanan bebannya akan cukup besar. Pasti nanti pemerintah akan mengorbankan belanja-belanja yang rutin atau belanja yang esensial. Itu yang dikhawatirkan,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (16/3).

Selain itu, dengan investor kakap yang mundur, kata Bhima, kapasitas APBN dan ruang fiskalnya akan semakin sempit. Mengingat pembangunan IKN adalah proyek  jangka panjang, sehingga dana yang cukup besar akan dipotong terus sepanjang tahun dari APBN.

Baca Juga: Kekayaan Pendiri SoftBank Menguap US$ 25 Miliar

Padahal, di 2023 mendatang, pemerintah mau tidak mau harus menekan defisit anggaran di bawah 3%. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN menggunakan APBN, apalagi jika anggarannya akan direalokasikan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022, hal tersebjut menjadi dilema.

Sebab, kata Bhima, saat pembangunan IKN berjalan, tetapi kondisi pemerintah sedang menghadapi tekanan eksternal cukup besar, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga, kemudian inflasi dalam negeri,  maka pemerintah tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk mengantgisipasi tekanan eksternal tersebut.

“Jadi sebaiknya ditunda dulu pembangunan IKN. Sebab untuk mencari investor apalagi menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemerintah kan percaya diri  sekali bahwa 40% lebih pembangunan IKN akan diperoleh dari KPBU. Sementara di negara lain maksimum KPBU itu 20%,” jelas Bhima.

Bhima mengatakan, dengan kondisi saat ini, akan cukup sulit pemerintah untuk mencari porsi pendanaan sebesar 40% dari KPBU. Terlebih saat ini kondisi global sedang tidak menentu akibat perang Rusia-Ukraina.

Baca Juga: Softbank Mundur Jadi Investor, Pemerintah Kaji Ulang Pembiayaan Proyek IKN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat