KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengingatkan, adanya Lembaga Penjamin Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) jangan sampai membuat semua proyek pembangunan diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Harus hati-hati. Jangan sampai nanti semaunya BUMN dan kemudian, proyeknya tidak lewat tender,” ujar Aviliani dalam Konsultasi regional PUPR, Senin (15/3).

Aviliani juga mengatakan, saat ini banyak BUMN karya yang kebanyakan proyek yang ditangani, atau dalam kata lain satu perusahaan yang hanya bisa menangani 10 pembangunan, bisa menangani 20 proyek.

Menurutnya ini bahaya, karena ujung-ujungnya bisa tidak mencapai target dan kalau disubkontrakkan akan tidak sesuai. 

Baca Juga: Bakal bangun LRT dan MRT di 5 kota lewat dana SWF, ini catatan untuk pemerintah

Kemudian, Aviliani juga mengingatkan, meski ada SWF, tetapi Indoneisa tetap jangan terlena. Karena, masih akan ada potensi oknum yang melakukan mark up dana pembangunan. Ini yang akan merugikan pembangunan infrastruktur.

Belum lagi, Indonesia akan memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024, sehingga dikhawatirkan pada tahun 2022 atau di tahun 2023 banyak oknum yang mempermainkan kepentingan politiknya.

Untuk itu, ia menyarankan agar mulai saat ini otoritas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur bisa lebih memperkuat governance. Sehingga, ancaman tersebut tidak akan terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto