JAKARTA. Pemerintah sedang menggodok pembentukan lembaga badan Reducing Emision From Deforestation and Degradation (REDD+). Ada tujuh opsi yang sedang dikaji saat ini.Ketujuh opsi itu akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet akan menyiapkan payung hukum bagi badan REDD+ tersebut.Pembentukan badan REDD+ juga akan dibahas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang sumber daya lembaga REDD+. "Akhirnya kata kuncinya di menteri pendayagunaan aparatur negara," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Selasa (10/5).Sebagai informasi, lembaga REDD+ akan menjalankan program pengurangan emisi karbon akibat efek deforestasi dan degradasi lahan. Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk membentuk lembaga REDD+.Payung hukum satgas itu adalah Keppres nomor 19 tahun 2010 tentang satgas persiapan pembentukan kelembagaan REDD+. Kepala unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto yang memimpin satgas itu.Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, sebaiknya lembaga REDD+ itu berbentuk independen. "Kan enak kalau diukur dimonitoring oleh lembaga independen sehingga bisa dipercaya pihak lain," ujarnya di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (10/5).Pertama, lembaga baru yang berdiri sendiri khusus menangani pelaksanaan REDD+. Kedua, membentuk lembaga REDD+ berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.Ketiga, menambah unit kerja semacam deputi di Kementerian Lingkungan Hidup. Keempat. membentuk lembaga REDD+ berkoordinasi dengan Kementerian KehutananKelima, membentuk unit kerja baru di Kementerian Kehutanan, yaitu Direktorat Jenderal. Keenam, memperpanjang masa tugas satgas persiapan pembentukan kelembagaan REDD+ yang akan habis bulan juni sebagai lembaga REDD+ dalam masa transisi. Ketujuh, menambah fungsi menangani REDD+ di salah satu unit kerja di Kementerian Kehutanan atau Kementerian lingkungan hidup tanpa membentuk unit kerja baru.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ada tujuh opsi pembentukan badan REDD+
JAKARTA. Pemerintah sedang menggodok pembentukan lembaga badan Reducing Emision From Deforestation and Degradation (REDD+). Ada tujuh opsi yang sedang dikaji saat ini.Ketujuh opsi itu akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet akan menyiapkan payung hukum bagi badan REDD+ tersebut.Pembentukan badan REDD+ juga akan dibahas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang sumber daya lembaga REDD+. "Akhirnya kata kuncinya di menteri pendayagunaan aparatur negara," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, Selasa (10/5).Sebagai informasi, lembaga REDD+ akan menjalankan program pengurangan emisi karbon akibat efek deforestasi dan degradasi lahan. Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk membentuk lembaga REDD+.Payung hukum satgas itu adalah Keppres nomor 19 tahun 2010 tentang satgas persiapan pembentukan kelembagaan REDD+. Kepala unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto yang memimpin satgas itu.Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, sebaiknya lembaga REDD+ itu berbentuk independen. "Kan enak kalau diukur dimonitoring oleh lembaga independen sehingga bisa dipercaya pihak lain," ujarnya di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (10/5).Pertama, lembaga baru yang berdiri sendiri khusus menangani pelaksanaan REDD+. Kedua, membentuk lembaga REDD+ berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.Ketiga, menambah unit kerja semacam deputi di Kementerian Lingkungan Hidup. Keempat. membentuk lembaga REDD+ berkoordinasi dengan Kementerian KehutananKelima, membentuk unit kerja baru di Kementerian Kehutanan, yaitu Direktorat Jenderal. Keenam, memperpanjang masa tugas satgas persiapan pembentukan kelembagaan REDD+ yang akan habis bulan juni sebagai lembaga REDD+ dalam masa transisi. Ketujuh, menambah fungsi menangani REDD+ di salah satu unit kerja di Kementerian Kehutanan atau Kementerian lingkungan hidup tanpa membentuk unit kerja baru.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
