KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menggabungkan aset panas bumi Pertamina Geothermal Energy, PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Gas & Geothermal. Sehubungan dengan hal ini, PGE sebagai salah satu entitas yang terlibat dalam rencana penggabungan tersebut menyatakan siap mengikuti instruksi dari pemerintah.

“Saat ini sedang dilakukan kajian oleh semua pihak yang terkait, dan pada prinsipnya kami mengikuti mandat dari pemerintah,” ujar Manager Government & Public Relations PGE,  Sentot Yulianugroho kepada Kontan.co.id, Minggu (8/8).

Sentot menambahkan bahwa pengembangan panas bumi ini agak sedikit unik. Berbeda dengan pembangkitan listrik dari sumber energi lainnya, pembangkitan listrik dari sumber energi panas bumi melibatkan kegiatan-kegiatan hulu seperti survei, eksplorasi, pemboran, manajemen reservoir, dan pemeliharaan lapangan uap panas bumi.

“Kapabilitas khas tersebut sangat mirip dengan kegiatan dan kapabilitas hulu migas, dan PGE mempunyai kapabilitas tersebut yang didukung oleh ekosistem center of excellence kegiatan hulu, baik operasi maupun dukungan riset teknis di Pertamina,” tambah Sentot.

Baca Juga: Kelola pembangkit 672 MW, PGE: Kontribusi penghematan devisa US$ 580 juta per tahun

Mengutip Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2020, PGE mengelola 14 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.877 MW, terdiri dari 672 MW dari WKP own operation dan 1.205 MW dari WKP joint operation.

Total realisasi produksi setara listrik PGE pada tahun 2020 adalah sebesar 4.618,27 GWh, naik sekitar  7,6% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 4.292,16 GWh.

Baca Juga: Kembangkan panas bumi, Pertamina Geothermal anggarkan investasi US$ 58,62 juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati