KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tengah menyiapkan rencana untuk perpanjang operasi dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini dilakukan setelah Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bakal berakhir tahun depan. Anak usaha PT Adaro Energy Tbk (
ADRO) tersebut sedang dalam finalisasi kajian atau pra-Feasibility Studti (FS) untuk menggarap proyek hilirisasi batubara dalam bentuk gasifikasi untuk memproduksi methanol (
coal to methanol).
Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira menyampaikan, setelah melalui berbagai macam kajian,
coal to methanol menjadi proyek hilirisasi yang secara teknologi layak untuk dikerjakan. Kendati begitu,
ADRO masih mempertimbangkan sejumlah aspek, khususnya dalam hal kepastian pasar dari sisi volume dan harga.
Baca Juga: Dari PKP2B hingga PTBA, ini deretan perusahaan yang sedang jajaki proyek hilirisasi "Dari sisi teknologi, Adaro sudah melakukan berbagai studi dan menyimpulkan bahwa produksi methanol berbasis gasifikasi cocok untuk dikembangkan," kata Nadira kepada Kontan.co.id, Minggu (22/11). Mengenai besaran investasi dari proyek tersebut, Nadira bilang bahwa
ADRO masih melakukan studi. Begitu juga dengan peluang kerjasama, baik dalam pembangunan proyek maupun sebagai
off taker yang akan menyerap methanol yang diproduksi. "Masih studi, nanti di update," sambung Nadira. Yang pasti, sebagai kontraktor pemerintah, Nadira mengklaim bahwa ADRO akan mendukung dan mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dia pun menegaskan bahwa
ADRO menyambut positif sejumlah insentif yang ditawarkan pemerintah dalam hilirisasi batubara. "Adaro menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan hilirisasi batubara dan insentif yang direncanakan," kata Nadira. Sebelumnya, Presiden Direktur
ADRO Garibaldi Thohir menilai insentif menjadi suatu kebijakan yang penting untuk mendorong hilirisasi batubara. Sebab, pria yang akrab disapa Boy Thohir itu menyatakan bahwa proyek hilirisasi tidak lah mudah dan membutuhkan investasi yang besar. Kendati begitu, Boy mengaku bisa memahami alasan pemerintah untuk menggenjot proyek hilirisasi, dengan tujuan untuk memperbesar pemanfaatan batubara di dalam negeri. "Berkaitan dengan itu saya sih bisa memahami. Bagaimana sumber daya alam berbentuk batubara bisa kita manfaatkan demi kepentingan nasional," sebut Boy. Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa ADRO sudah melakukan beberapa kajian terkait hilirisasi batubara. Selanjutnya, Boy menyebut pihaknya akan memilih bisnis model yang cocok untuk bisa disinergikan dengan Adaro Group. "Tentu nanti kita pilah pilih mana yang sesuai dengan bisnis model kami, mana yang bisa sinergi dengan Adaro. Kami akan lakukan dan kami sudah mulai melakukan inisiatif itu," jelas Boy. Merujuk data dari Kementerian ESDM, PT Adaro Indonesia akan melakukan proyek hilirisasi
coal to methanol yang berlokasi di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Status saat ini masih finalisasi kajian (pra-FS).
Baca Juga: Selain insentif, Kementerian ESDM juga petakan potensi hilirisasi batubara Estimasi operasi komersial (COD) proyek ini bisa pada tahun 2027 dengan
feedstock batubara mencapai 1,3 juta ton per tahun, dan produksi methanol mencapai 660.000 ton per tahun.
Sedangkan terkait dengan pengajuan perpanjangan operasi menjadi IUPK, saat ini pihak PT Adaro Indonesia sedang mempersiapkan seluruh persyaratan. Adaro akan segera mengajukan perpanjangan, paling lambat Oktober tahun depan, atau sebelum satu tahun dari berakhirnya kontrak PKP2B. "Untuk Adaro Indonesia sendiri, kami berencana untuk mengajukan perpanjangan PKP2B paling lambat sebelum 1 tahun sebelum berakhirnya PKP2B kami. Saat ini sedang mempersiapkan seluruh persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan," pungkas Nadira. Adapun, PKP2B PT Adaro Indonesia akan berakhir pada 1 Oktober 2022 mendatang. Salah satu pemegang PKP2B generasi pertama itu menjalankan operasi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi mencapai 31.380 hektare.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari