JAKARTA. Pemerintah terus mencari dana untuk membiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Yang teranyar, pemerintah kembali mendapat kucuran dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Akhir pekan lalu, Dewan Direksi ADB mengungkapkan telah menggelontorkan pinjaman sebesar US$ 84,2 juta atau sekitar Rp Rp 791,48 miliar (kurs Rp 9.400 per US$) kepada Pemerintah Indonesia. Sedianya, dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur di 1.500 desa yang tersebar di empat provinsi. Keempat provinsi itu adalah Jambi, Lampung, Riau, dan Sumatra Selatan. "Pengembangan infrastruktur dasar akan meningkatkan ketersediaan dan akses atas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin," cetus Camilla Holmemo, Poverty Reduction Specialist untuk ADB Asia Tenggara. ADB menilai, dalam 40 tahun terakhir, Indonesia mampu menekan angka kemiskinan dari 50% pada 1970 menjadi tinggal 14,2% pada 2009. Kendati demikian, sekitar 33 juta masyarakat miskin kebanyakan kini berada di wilayah pedesaan. ADB berharap, dengan membangun infrastruktur dasar, pinjaman tersebut bisa bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat miskin. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
ADB Kucurkan US$ 84,2 Juta
JAKARTA. Pemerintah terus mencari dana untuk membiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Yang teranyar, pemerintah kembali mendapat kucuran dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Akhir pekan lalu, Dewan Direksi ADB mengungkapkan telah menggelontorkan pinjaman sebesar US$ 84,2 juta atau sekitar Rp Rp 791,48 miliar (kurs Rp 9.400 per US$) kepada Pemerintah Indonesia. Sedianya, dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur di 1.500 desa yang tersebar di empat provinsi. Keempat provinsi itu adalah Jambi, Lampung, Riau, dan Sumatra Selatan. "Pengembangan infrastruktur dasar akan meningkatkan ketersediaan dan akses atas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin," cetus Camilla Holmemo, Poverty Reduction Specialist untuk ADB Asia Tenggara. ADB menilai, dalam 40 tahun terakhir, Indonesia mampu menekan angka kemiskinan dari 50% pada 1970 menjadi tinggal 14,2% pada 2009. Kendati demikian, sekitar 33 juta masyarakat miskin kebanyakan kini berada di wilayah pedesaan. ADB berharap, dengan membangun infrastruktur dasar, pinjaman tersebut bisa bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat miskin. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
