KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Pembangunan Asia (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Ekonom Senior ADB untuk Indonesia Henry Ma mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan hanya akan tumbuh 5% secara tahunan, lebih rendah dari prediksi sebelumnya sebesar 5,2%.

Ini pun lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dari lembaga tersebut yang sebesar 5,4%.

"Kami melihat masih ada peningkatan ketidakpastian, terutama yang berkaitan dengan global, yang mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri Indonesia," tutur Henry dalam pertemuan daring, Rabu (21/9).

Henry menyebut, ketidakpastian di dunia internasional bisa mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Dalam hal ini, harga komoditas diperkirakan mengalami normalisasi, alias tidak akan setinggi pada tahun 2022.

Baca Juga: ADB Kerek Proyeksi Pertumbuhan EKonomi Indonesia Tahun 2022 Menjadi 5,4%

Padahal, Indonesia mendapatkan durian runtuh dari peningkatan harga komoditas. Peningkatan harga komoditas ini tak hanya menggenjot nilai ekspor saja, tetapi juga mengerek penerimaan negara.

"Sebenarnya normalisasi harga komoditas sudah terjadi di paruh kedua tahun 2022. Sehingga, kinerja ekspor akan slowing down (melambat) di paruh kedua tahun ini dan paruh pertama tahun depan," tambahnya.

Selain hal yang terjadi di dunia internasional, kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun depan yang melambat juga dipengaruhi oleh perkembangan investasi yang kurang nendang. 

Henry melihat, pertumbuhan investasi tidak akan sekuat yang diperkirakan. Namun, ia memaklumi, bisa saja ini berkaitan dengan ketidakpastian global yang menyebabkan investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. 

Kabar baiknya, sejauh ini ia meyakini Indonesia masih akan tetap menarik karena prospek pemulihan ekonominya yang masih sesuai jalur.

Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, Henry melihat ini tidak akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Hal ini sejalan konsolidasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah berupaya menekan belanja untuk membawa defisit anggaran ke bawah 3% produk domestik bruto (PDB). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi