JAKARTA. Akhirnya, PT Adhi Karya, Tbk (ADHI) bisa melanjutkan rencana ekspansi usaha. Emiten konstruksi plat merah ini menjadi salah satu BUMN yang bakal mengantongi penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah.

Mengacu keputusan Panitia Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ADHI mendapat jatah PMN sebesar Rp 1,4 triliun. Selanjutnya, ADHI berencana mencari pendanaan melalui rights issue. "Targetnya, kami bisa mendapat Rp 2,8 triliun," ujar Direktur Utama ADHI, Kiswodarmawan, Rabu (4/2) malam.

Di ADHI, pemerintah menguasai 51% saham. Demi mempertahankan kepemilikan itu, pemerintah harus menyuntikkan modal sekitar Rp 1,42 triliun. Namun, manajemen ADHI masih menunggu keputusan sah mengenai PMN.

Kelak, putusan Badan Anggaran DPR dibahas lebih rinci oleh Komisi VI dan Komisi XI. Setelah itu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2015 disahkan. "Kami akan tunggu putusan tanggal 12 Februari 2015 nanti," kata Kiswodarmawan.

ADHI akan memakai dana hasil rights issue untuk modal ekspansi, khususnya menggarap moda transportasi publik, monorel. ADHI berniat menggarap proyek monorel yang menghubungkan kawasan Jabodetabek. Di tahap awal, rute yang dikembangkan adalah Bekasi Timur-Cawang, Cibubur-Cawang-Senayan. Nilai total investasi tahap pertama diperkirakan Rp 10 triliun.

Terkait rights issue, ADHI mulai menghitung harga penawarannya. "Ada di kisaran Rp 4.000 per saham," ujar Kiswodarmawan. Ini adalah harga baru setelah tahun lalu harga rights issue diproyeksikan Rp 2.525 per saham.

Analis Mandiri Sekuritas Handoko Wijoyo menilai, rencana rights issue ADHI cukup positif, sepanjang dana hasil penerbitan saham baru untuk proyek yang berprospek bagus. Pembahasan APBNP 2015 kian dekat. "Maka pembangunan infrastruktur segera ditenderkan ke emiten konstruksi,” kata dia. Ini tentu positif bagi ADHI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa