KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membenarkan adanya surat dari kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-665/MBU/11/2017 mengenai pembangunan prasarana kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodetabek. Namun demikian, perusahaan konstruksi pelat merah ini menyatakan belum mengkhawatirkan mengenai hal tersebut.

"Suratnya kan baru usulan, sampai hari ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih berkomitmen (untuk pendanaan LRT)," kata Harris Gunawan, Direktur Keuangan ADHI kepada KONTAN, Kamis (23/11).

Menurutnya, jika memang KAI menarik diri untuk mendanai proyek tersebut, maka sesuai Peraturan Presiden, proyek LRT Jabodetabek bakal didanai oleh APBN. Jadi, kata Harris, hal itu tak punya pengaruh besar bagi ADHI.

Sebagai gambaran, skema pendanaan proyek LRT berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 9 triliun, terdiri dari PMN kepada PT ADHI Karya sebesar Rp 3,4 triliun dan PMN kepada PT KAI sebesar Rp 5,6 triliun. Sisa pendanaan didapatkan dari sindikasi perbankan sebanyak Rp 18 triliun.

Sebelumnya, dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 20 November 2017 disebutkan, Kementerian BUMN mengusulkan PT KAI tak menjadi penyelenggara pendanaan atau investor pembangunan prasarana LRT Jabodetabek.

Hal yang menjadi pertimbangan adalah sesuai hasil rapat koordinasi Kementerian Bidang Kemaritiman pada 3 November lalu soal membengkaknya dana LRT menjadi Rp 31,8 triliun dari semula Rp 26,7 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini