JAKARTA. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan mempercepat rencana penerbitan obligasi Rp 5,5 triliun, dengan memanfaatkan momentum tax amnesty. Mulanya, perseroan berencana menerbitkan obligasi Rp 2,5 triliun tahun depan. Tujuannya, untuk mendanai belanja modal dan refinancing obligasi yang jatuh tempo tahun depan sebesar Rp 500 miliar.

Harris Gunawan, Direktur Keuangan ADHI, mengatakan, pihaknya berencana menerbitkan obligasi sebelum batas pengampunan pajak berakhir pada Maret 2017.

"Kami akan memajukan rencana penerbitan obligasi itu, dari yang semula Mei atau Juni 2017," ungkapnya kepada KONTAN, Selasa (19/7).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

ADHI akan akan mempercepat rencana obligasi jika kupon bisa didapatkan lebih murah daripada pinjaman perbankan. Harris berharap, kupon obligasi semakin murah seiring peluang masuknya dana repatriasi.

Rencana penerbitan obligasi ini juga naik ketimbang rencana awal. Pasalnya, ADHI juga akan beralih ke obligasi untuk modal kerja proyek light rail transit (LRT) yang sebelumnya direncanakan akan menggunakan pinjaman bank. Obligasi untuk LRT mencapai Rp 3 triliun. Besaran final obligasi akan tergantung kupon.

"Pokoknya kalau kupon menarik, kami akan terbitkan sebelum masa tax amensty berakhir. Tapi kalau tidak sesuai ekspektasi kami akan kembali ke rencana awal," jelasnya.

Harris bilang, pihaknya memilih penerbitan obligasi untuk mencari peluang dana repatriasi lantaran ADHI tidak memiliki banyak proyek investasi. Sedangkan dana repatriasi hanya bisa masuk ke proyek infrastruktur, jika proyek tengah berjalan atau sudah selesai lewat penjualan sebagian sahamnya.

Selain menerbitkan obligasi, ADHI juga akan melepas sebagian saham anak usahanya yakni PT Adhi Persada Property (APP) lewat penawaran saham perdana (IPO). "Kemungkinan awal tahun depan," lanjut Harris.

Sepanjang semester I 2016, ADHI baru mengantongi kontrak baru Rp 6,1 triliun atau setara 24,4% dari target kontrak baru tahun ini, yakni Rp 25 triliun. Pada Juli ini, ADHI ditunjuk sebagai pemenang tender pengerjaan proyek senilai Rp 1,4 triliun.

"Di samping itu terdapat kontrak dengan penawaran terendah Rp 654 miliar," kata Harris.

Sebagian besar kontrak baru berasal dari proyek BUMN, porsinya lebih dari 50%. Harris memperkirakan, ADHI hanya akan bisa mencapai 85%-90% dari target yang kontrak baru tahun ini. Tapi, target ini belum termasuk kontrak dari proyek LRT. Dengan begitu, perseroan ini tetap akan bisa mengantongi kontrak anyar lebih dari Rp 25 triliun tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News