KONTAN.CO.ID - Korea Utara berencana menyiagakan pengeras suara propaganda anti-Korea Selatan di sepanjang perbatasan kedua negara dalam beberapa hari ke depan.

Ancaman yang disampaikan Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Dalam pernyataannya pada Kamis (22/10), Kim Yo Jong juga mengatakan Korea Utara telah menyiagakan sejumlah langkah balasan baru yang tidak dirinci.

Baca Juga: Bursa Asia Melemah Kamis (22/10), Investor Waspadai Konflik Teluk dan Belanja AI

Ia memperingatkan Seoul akan menghadapi situasi yang sangat buruk apabila terus melakukan tindakan yang dianggap Pyongyang sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Korea Utara.

Sehari sebelumnya, Kim mengatakan pengeras suara anti-Korea Selatan akan diaktifkan di sepanjang perbatasan sebelum akhir Oktober.

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya mengunjungi sejumlah lokasi pertahanan bersama pejabat militer senior.

Kim juga mengeklaim unit taktis Korea Utara telah menempati posisi baru. Ia menuduh pasukan Korea Selatan melakukan siaran peringatan dan melepaskan tembakan peringatan di sejumlah titik dekat perbatasan.

Militer Korea Selatan menyatakan tembakan tersebut dilakukan sebagai langkah yang sah dan bersifat defensif.

Baca Juga: Jelang Rapat The Fed, Penguatan Dolar AS Mulai Tertahan

Kim memperingatkan pasukan Korea Utara akan menindak pasukan Korea Selatan apabila tembakan peringatan mengakibatkan kerugian terhadap wilayah atau personel Korea Utara.

Menanggapi ancaman tersebut, militer dan Kementerian Unifikasi Korea Selatan mendesak Pyongyang kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan perbedaan kedua negara.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan Seoul akan mengambil langkah yang proporsional apabila Korea Utara merealisasikan ancamannya. Namun, hingga Kamis, belum ada keputusan mengenai tindakan lanjutan yang akan diambil.

Baca Juga: Pajak Kekayaan Miliarder Mengancam, Meta Bikin Skema Khusus untuk Zuckerberg

Ancaman Baru Hambat Upaya Perdamaian

Ancaman terbaru Pyongyang menjadi tantangan bagi Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang berupaya mengurangi permusuhan antarkedua negara.

Ketegangan di kawasan perbatasan yang dijaga ketat tersebut kembali meningkat sejak Lee menjabat pada Juni 2025.

Korea Utara dan Korea Selatan selama ini menggunakan pengeras suara untuk menyebarkan propaganda melintasi perbatasan.

Siaran Korea Selatan, yang antara lain memuat musik K-pop dan berita, telah lama memicu keberatan Pyongyang dan kerap diikuti aksi balasan.

Kedua negara dipisahkan oleh zona demiliterisasi atau demilitarized zone (DMZ), yang dibentuk setelah Perang Korea 1950–1953 berakhir dengan gencatan senjata.

Baca Juga: Harga CPO Diprediksi Bertahan di Atas US$ 1.128 per Ton pada November 2026

Sejak 2024, Korea Utara memperkuat wilayahnya di sepanjang DMZ dengan menanam ranjau serta membangun penghalang dan pagar.

Pyongyang menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menetapkan perbatasan permanen dengan Korea Selatan.

Korea Selatan menuduh ranjau yang ditanam Korea Utara dalam kegiatan penguatan pertahanan itu menyebabkan ledakan pada bulan lalu hingga melukai dua tentara secara serius. Namun, Korea Utara membantah bertanggung jawab dan menyebut tuduhan tersebut sebagai rekayasa Seoul.

Sejak menjabat, Lee mengupayakan pendekatan diplomatik dan pengurangan ketegangan, meskipun Korea Utara menolak melanjutkan dialog dan telah menetapkan Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan.

Pemerintahan Lee sebelumnya menghentikan siaran pengeras suara Korea Selatan dan membongkar perangkat pengeras suara permanen di perbatasan.

Seoul menyebut langkah tersebut sebagai upaya membangun kepercayaan, yang kemudian diikuti penghentian siaran pengeras suara Korea Utara ke arah selatan.

Baca Juga: Barcelona Laporkan PSG ke UEFA, Tifo Gergaji Mesin Picu Kontroversi

Profesor Universitas Kyungnam, Seoul, Lim Eul-chul, menilai pernyataan terbaru Kim Yo Jong tidak serta-merta berarti pengeras suara Korea Utara akan langsung diaktifkan.

Meski demikian, ancaman tersebut menempatkan pemerintah Lee dalam dilema antara mempertahankan pendekatan damai dan merespons aktivitas militer Korea Utara di perbatasan.