KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan peserta dana pensiun sukarela untuk bisa memilih skema pencairan manfaat pensiun dinilai berpotensi membawa konsekuensi terhadap pengelolaan investasi dana pensiun.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Muljadi menyebut dampak keputusan ini kemungkinan akan dirasakan baik oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Menurutnya, jika banyak peserta yang memilih mencairkan dana pensiun sekaligus saat memasuki usia pensiun, pertumbuhan aset dana pensiun berpotensi melambat atau bahkan menurun.

Baca Juga: KB Bank Bidik Naik ke KBMI 3 Dalam Waktu Dekat

“Kalau semua peserta mengambil sekaligus maka aset dana pensiun pertumbuhan melambat bahkan akan menurun,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (2/7/26).

Kemudian kondisi ini juga akan turut memengaruhi strategi investasi dana pensiun. Pasalnya, pengelola perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk memenuhi proses pencairan manfaat pensiun dalam jumlah besar.

Dengan begitu, nantinya dana pensiun cenderung menempatkan investasi pada instrumen yang mudah dicairkan sewaktu-waktu ketika peserta mengajukan klaim manfaat pensiun.

Oleh karena itu, menurutnya strategi alokasi aset juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas. Dana pensiun harus menata kembali komposisi investasi jangka pendek, menengah, dan panjang agar tetap mampu memenuhi kewajiban kepada peserta.

Selain itu, Bambang memandang literasi kepada peserta menjadi aspek penting dalam implementasi putusan MK tersebut karena mereka perlu memahami tujuan dana pensiun sebagai sumber penghasilan di masa tua, termasuk konsekuensi antara memilih pencairan sekaligus maupun secara berkala.

Baca Juga: KB Bank Prioritaskan Penyaluran Kredit Perdagangan dan Industri Pengolahan pada 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News