KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Adu gagasan capres- cawapres terkait penguatan anti-korupsi bagi penyelenggara negara yang akan dihelat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat respon positif dari berbagai kalangan, mulai dari pegiat antikorupsi hingga seniman. Diketahui KPK mengundang tiga pasangan capres-cawapres untuk menyampaikan gagasan antikorupsi masing-masing pada kegiatan Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) pada Rabu, 17 Januari 2024. Momentum tersebut diharapkan menjadi wujud komitmen ketiga capres-cawapres yang akan bertarung pada 14 Februari 2024 mendatang.
Baca Juga: Janji Prabowo Berantas Korupsi, Beri Sanksi Pejabat Tidak Jujur Laporkan LHKPN Husmirah Husain, misalnya. Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) ini mengatakan, undangan KPK tersebut merupakan momentum tepat untuk memberi masukan terhadap tiga kandidat terkait komitmen antikorupsi yang tidak hanya diucapkan saja pada sesi kampanye. “Tetapi komitmen tersebut harus terimplementasi dalam strategi masing-masing kandidat yang tertuang ke dalam visi dan misi agar terukur dan implementatif,” tutur Husmirah dalam keterangannya Kamis (18/1). Senada Husmirah, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Andi Fauziah Astrid mengatakan pada ajang ini, seharusnya masing-masing paslon bisa mengedepankan komunikasi yang santun, berdebat dengan fakta, bukan sekadar dengan niat ingin menang.
Baca Juga: Ganjar Janji Tuntaskan Masalah LHKPN, Transparasi Anggaran dan Jaga Independensi KPK “Khusus isu korupsi, tentunya akan banyak tantangan karena masing-masing paslon berada pada pusaran orang atau lembaga yang pernah terlibat korupsi. Jadi, sebaiknya pada saat debat nanti bukan menyerang dengan kasus tapi berdebat untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi yang efektif dan tepat,” saran Fauziah yang juga pegiat Literasi Digital ini. Di Jakarta, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berharap pada adu gagasan pemberantasan antikorupsi ini, para paslon dapat memberikan solusi alternatif dalam membangun budaya antikorupsi para aparatur negara. “Membangun budaya antikorupsi ini meliputi pembangunan sistem kontrol dan pengawasan yang kuat, sehingga tidak semua tanggung jawab dikembalikan ke presiden,” tegas Bambang.
Baca Juga: Anies Bakal Revisi UU KPK untuk Kembalikan Marwah Lembaga Antirasuah Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah nyata bangsa ini. Pada debat pilpres kedua yang berlangsung 22 Desember 2023 lalu, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD mengungkapkan korupsi yang merajalela menyebabkan perekonomian negara tidak pernah tumbuh hingga 7 persen. "Ternyata masalahnya karena korupsi dan in-efisiensi sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor dan investasi," ungkap Mahfud. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian lembaga transparansi internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sementara itu, seniman sekaligus politisi PDI Perjuangan Anang Hermansyah juga menyambut baik hal ini.
Baca Juga: Masa Tugas Satgas TPPU Mahfud MD Berakhir, Ini Hasil Kinerjanya Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki tupoksi mengurai KKN di negeri ini, KPK telah memberikan tempat bagi masyarakat untuk menilai komitmen antikorupsi dari masing-masing paslon. Berdasarkan adu gagasan antikorupsi ini, masyarakat akan melihat calon pemimpin mana yang berpegang teguh pada etik dan moral. “Dibutuhkan KPK yang independen, ajeg pada aturan presiden, makanya nanti yang diperlukan pemimpin yang minim kesalahan, untuk itu dibutuhkan aktor yang kuat, bagaimana mereka menjalankan sistem aturan ketat. Dari adu gagasan ini kita bisa menilai capres mana yang paling berpengalaman dan memiliki prinsip. Etik dan moral menjadi pegangan sehingga dua hal ini menjadi dasar kekuasaan dan demokrasi,” pungkas Anang. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
