KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 2.523 pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal per April 2025. Secara rinci, Pulau Jawa mendominasi dengan 1.689 aduan atau porsinya 66,94% terhadap total aduan.

Fintech peer to peer (P2P) lending PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat menilai pengaduan pinjol ilegal terbesar dari Pulau Jawa kemungkinan besar berbanding lurus dengan konsentrasi penyaluran pinjaman dan aktivitas ekonomi yang memang dominan berada di wilayah tersebut.

"Dengan demikian, wajar jika pinjol ilegal juga menyasar wilayah dengan aktivitas digital dan kebutuhan pembiayaan yang tinggi," ucap CEO Modal Rakyat Christian Hanggra kepada Kontan, Jumat (18/7).

KPR Star Mortgage Raih Best Innovative Bank, KB Bank Siap Lanjutkan Inovasi

Baca Juga: Ini Kata Fintech GandengTangan Terkait Pulau Jawa Dominasi Aduan Pinjol Ilegal

Selain itu, Christian mengatakan tingkat literasi digital dan keuangan di Pulau Jawa juga relatif lebih baik, jika dibandingkan wilayah lain. Hal itu memungkinkan masyarakat lebih sadar terhadap hak-haknya dan lebih aktif melaporkan apabila terjadi pelanggaran. 

"Jadi, tingginya laporan pengaduan (di Pulau Jawa) bisa juga menjadi cerminan dari kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap praktik pinjaman ilegal," ujarnya.

Sementara itu, Christian juga berpendapat keberadaan pinjol ilegal berdampak negatif bagi masyarakat dan industri fintech lending. Dia menerangkan salah satu dampak negatifnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech P2P lending resmi yang berizin OJK.

"Hal itu karena masyarakat awam sulit membedakan mana yang legal dan ilegal," katanya.

Baca Juga: Aduan Pinjol Ilegal Didominasi Di Pulau Jawa, Cek Daftar Pindar Resmi OJK Juli 2025

Selain itu, Christian mengatakan akan timbul dampak meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi terhadap peminjam. Hal itu karena pinjol ilegal tidak mengikuti aturan perlindungan konsumen.

Dampak lainnya, yaitu terhambatnya penetrasi layanan keuangan formal, karena masyarakat menjadi takut atau trauma setelah mengalami praktik pinjol ilegal. Oleh karena itu, Christian menyebut diperlukan kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat untuk terus meningkatkan literasi, pengawasan, dan penindakan terhadap entitas ilegal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News