KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kementeriannya bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengidentifikasi desa-desa yang diduga fiktif.

Hal tersebut dilakukan ‎agar penyaluran dana desa tepat sasaran. Alasannya untuk tahun 2020 anggaran Dana Desa naik dari Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun. Karena nominalnya sangat besar, pemerintah tidak ingin aliran dana desa tidak tersalurkan dengan baik.

Baca Juga: Serahkan DIPA 2020, Presiden Jokowi ingatkan harus efektif dan akuntabel

‎"Kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan desa-desa yang legitimit mendapatkan," kata Sri Mulyani, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

Sri Mulyani menjelaskan ‎pihaknya sudah memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa verifikasi. Nantinya, Kemenkeu akan memperkuat dari sisi mekanismenya.

Baca Juga: Ternyata, orang Indonesia lebih gemar bertransaksi lewat bank ketimbang yang lain

Pemerintah berharap, dengan anggaran yang lebih tinggi, dana desa bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Langsung ke desa, langsung dalam bentuk pembangunan jalan, pasar, irigasi, itu semuanya masalah anggaran dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, maupun dana desa," katanya.

Sri Mulyani menambahkan ‎Pemda juga harus memperkuat pengawasan dana desa sehingga, mereka bisa betul-betul mengidentifikasi jumlah desa yang masih tertinggal dan desa-desa baru yang legitimit atau tidak. (Theresia Felisiani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Kemenkeu Gandeng Kemendagri dan Kemendes Pastikan Dana Desa Tidak Mengalir ke Desa Fiktif"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .