JAKARTA. Harapan besar ekonomi akan tumbuh lebih baik pada tahun ini memang bertumpu pada pemerintah. Salah satu kunci utama agar pertumbuhan ekonomi bisa melaju, pemerintah harus mampu merealisasikan belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun ini secara maksimal. Jika ingin ekonomi tumbuh di atas 5%, maka penyerapan dana belanja harus tembus 95% dari pagu. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, belanja pemerintah menjadi pendorong pertumbuhan karena kini ekspor tak bisa diharapkan. Bank Indonesia (BI) telah merevisi turun kinerja ekspor tahun ini menjadi drop hingga 14%, dari sebelumnya turun 11%. Konsumsi rumah tangga pun diperkirakan relatif stabil pada level 5% hingga akhir tahun seperti kuartal I-2015.
Maka, realisasi belanja pemerintah menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, dalam lima tahun terakhir penyerapan anggaran belanja K/L hanya 90%-93%. Kini semua K/L harus bekerja keras agar optimal menggunakan anggaran hingga realisasinya mencapai 95%. "Ini menjadi target, karena itu adalah
real money yang turun ke masyarakat," ujar Suahasil. Penyerapan belanja K/L tahun lalu 93,4% dari pagu Rp 602,3 triliun. Kemkeu mencatat realisasi belanja K/L pada 15 Mei 2015 baru 16,3% atau Rp 129,5 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 Rp 795,5 triliun. Ke depan, penyerapan anggaran bakal bertambah. Saat ini sejumlah K/L mulai melelang kegiatan atau pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Dana desa periode pertama berikut transfer daerah sudah cair. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke-13 juga akan cair. Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani menambahkan, proses pengisian Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) seluruh K/L telah kelar. Saat ini Kemkeu tinggal memantau realisasi penyerapan belanja tiap kementerian/lembaga. Setidaknya ada dua cara untuk mengoptimalkan realisasi anggaran.
Pertama, Menteri Keuangan (Menkeu) akan terus menyampaikan laporan kepada Presiden. "Sehingga Presiden dapat memberikan arahan lebih lanjut ke masing-masing kementerian/lembaga," papar Askolani.
Kedua, melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan. Tim ini akan memonitor realisasi belanja K/L. Tim juga membantu memecahkan solusi jika ada permasalahan di lapangan. Menkeu Bambang Brodjonegoro menambahkan, sudah ada himbauan kepada K/L untuk mempercepat penggunaan anggaran. Proses pencairan anggaran juga dipermudah. "Tinggal ditunggu hasilnya saja nanti," kata Bambang. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat, korelasi antara realisasi belanja dengan pertumbuhan tak selalu searah. Meskipun pertumbuhan kencang, namun realisasi belanja bisa saja kurang dari 90%. Hal ini berarti kepercayaan masyarakat untuk belanja besar, serta investasi pengusaha pun besar.
Kedua hal ini yang harus ditumbuhkan dengan sinyal-sinyal positif dari pemerintah. Pengusaha ingin melihat perijinan infrastruktur untuk investasi lancar. David mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ke level Rp 36 juta per tahun. Kebijakan ini sangat membantu pertumbuhan. "Kalau itu bisa berjalan maka ekonomi Indonesia bisa mengarah ke batas minumum 5,2%," ujar David. Tentu saja, kondisi ini harus didukung realisasi konsumsi pemerintah. Jika realisasi konsumsi pemerintah lebih tinggi, pertumbuhan tahun ini bisa di atas 5,2%. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie