KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) terus memastikan program dan proyek strategis berjalan lancar dengan dukungan dari institusi penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami telah memaparkan seluruh isu strategis yang dihadapi Pertamina, program strategis dan solusinya, serta dukungan yang kami perlukan dari KPK agar seluruh program-program strategis ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah," ungkap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam siaran pers yang diterima Kontan, Sabtu (3/10).

Nicke melanjutkan, terdapat beberapa hal yang telah disampaikan kepada KPK terkait penugasan dan tanggung jawab Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN sekaligus perusahaan migas nasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan energi di Indonesia. "Kami menyampaikan isu strategis di bidang hulu migas dan upaya strategis dan berkelanjutan yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan cadangan atau produksi migas," imbuh dia.

Baca Juga: Ini strategi pemerintah untuk menarik investasi di tengah pandemi corona

Hal lain yang disampaikan pada kesempatan tersebut adalah proyek kilang Pertamina yang saat ini sedang dalam proses pembangunan untuk menambah kapasitas agar kebutuhan energi di dalam negeri dapat dipenuhi.

Nicke juga menyampaikan upaya Pertamina menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil, termasuk menjalankan program Biodisel, yakni B30 hingga B100. "Ini sangat strategis karena Indonesia memiliki sumber sawit melimpah sehingga kita harus gunakan dan menjadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia. Dengan begitu kami dapat meningkatkan ketahanan suplai energi dari biodiesel secara berkelanjutan dan ekonomis," ujar Nicke.

Pertamina juga menyampaikan dukungan untuk kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) terkait volume dan harga batubara dalam rangka pengembangan Dymethil Ether (DME) untuk mengurangi impor LPG.

Nicke turut menyinggung mengenai upaya Pertamina dalam peningkatan distribusi BBM, hingga dapat menjangkau 77.000 desa di seluruh Indonesia. "Oleh karena itu, kita harus membangun lebih banyak outlet di seluruh desa di Indonesia agar masyarakat bisa menikmati aksesibilitas energi dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan energi yang terjangkau," katanya.

Baca Juga: Dalam Omnibus Law, Kementerian ESDM ingin mengambil alih pengaturan toll fee gas bumi

Terkait sinergi dengan KPK, Nicke menjelaskan bahwa selama ini komunikasi dan koordinasi antara Pertamina dan KPK sudah berjalan sangat baik, khususnya dengan Deputi Bidang Pencegahan dalam rangka penyelamatan aset negara yang dikelola Pertamina di seluruh daerah dan selanjutnya akan dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebelumnya, dengan dukungan KPK, Pertamina berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Aset tersebut akan dioptimalkan dan diberdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. “Apa yang kami paparkan tadi telah mendapat respons baik dari jajaran KPK. Kami berharap langkah selanjutnya masuk ke perjanjian yang dapat dikerjasamakan antara Pertamina dan KPK," tandas Nicke.

Adapun Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyambut baik rencana kerja sama tersebut karena Pertamina sebagai BUMN dan KPK mempunyai tugas dalam hal program pencegahan terjadinya tindak korupsi. "Kerja sama ini nanti akan dibahas lebih detail di bawah naungan Deputi Pencegahan karena target kita adalah bagaimana memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik dan tugas KPK juga bisa berjalan," pungkasnya.

Selanjutnya: Kementerian ESDM ingin ambil alih pengaturan toll fee gas bumi di Omnibus Law

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi