KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah didesak pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI, akhirnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan sementara penjualan kartu perdana Zain di wilayah Indonesia mulai kemarin. Namun keputusan Kominfo menghentikan sementara penjualan kartu perdana Zain tidak sesuai dengan risalah rapat dan kesepakatan yang dilakukan oleh Kominfo, Kementrian Perdagangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada 23 Juli yang lalu. Pada risalah rapat menyebutkan, penjualan SIM card operator asal Arab Saudi di Indonesia itu dilarang karena bertentangan dengan UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nantinya tim gabungan akan melakukan pengawasan terhadap penjualan kartu perdana Zain Indonesia. Evita Nursanty Anggota Komisi I DPR mengapresiasi Menteri Kominfo. Namun menurut Evita, sanksi itu tak cuma menghentikan sementara. Seharusnya pemerintah dapat segera bertindak tegas kepada Zain. Banyak pihak yang terkena dampak negatif dengan penjualan SIM card Zain di Indonesia. Jika Zain ingin berjualan di Indonesia, mereka bisa bekerjasama dengan operator telekomunikasi Indonesia. Mengingat operator telekomunikasi Indonesia yang ingin melayani pelangga saat musim haji juga menjalin kerjasama dengan operator Arab Saudi. "Seharusnya pemerintah melakukan resiprokal, sehingga persaingan usaha menjadi lebih sehat," terang Evita, dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/7).
Agar tak terulang, pemerintah harus menindak tegas Zain
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah didesak pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI, akhirnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan sementara penjualan kartu perdana Zain di wilayah Indonesia mulai kemarin. Namun keputusan Kominfo menghentikan sementara penjualan kartu perdana Zain tidak sesuai dengan risalah rapat dan kesepakatan yang dilakukan oleh Kominfo, Kementrian Perdagangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada 23 Juli yang lalu. Pada risalah rapat menyebutkan, penjualan SIM card operator asal Arab Saudi di Indonesia itu dilarang karena bertentangan dengan UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nantinya tim gabungan akan melakukan pengawasan terhadap penjualan kartu perdana Zain Indonesia. Evita Nursanty Anggota Komisi I DPR mengapresiasi Menteri Kominfo. Namun menurut Evita, sanksi itu tak cuma menghentikan sementara. Seharusnya pemerintah dapat segera bertindak tegas kepada Zain. Banyak pihak yang terkena dampak negatif dengan penjualan SIM card Zain di Indonesia. Jika Zain ingin berjualan di Indonesia, mereka bisa bekerjasama dengan operator telekomunikasi Indonesia. Mengingat operator telekomunikasi Indonesia yang ingin melayani pelangga saat musim haji juga menjalin kerjasama dengan operator Arab Saudi. "Seharusnya pemerintah melakukan resiprokal, sehingga persaingan usaha menjadi lebih sehat," terang Evita, dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/7).
