KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Pemerintah berencana akan menambah angka keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 8% dari sebelumnya 21,4 KPM menjadi 22 juta KPM. Adapun rencana tersebut dicanangkan jelang pemilu 2024.

Menanggapi itu, Ketua umum Asosiasi Analis kebijakan publik Indonesia, Trubus Rahadiansyah menilai perlunya pengawasan ketat untuk pendistribusiannya.

Menurutnya, diperlukan peran aktif Kementerian Sosial dalam pengawasannya agar lebih bersih dan tidak berkaitan dengan pemilu.

"Agak sulit ya dalam hal pengawasan untuk yang sudah sudah. Memang bisa sih ya itu dengan peran aktif Kemensos kan," ujar Trubus saat dihubungi Kontan, Minggu (17/12).

Baca Juga: Program BLT Masih Diadopsi Hingga 2024, Dinilai Efektif Turunkan Kemiskinan

Terlebih, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa di perguruan tinggi sangat diperlukan.

"Harusnya peran yang lain sebenarnya bisa seperti peran perguruan tinggi dan LSM. Tapi kan perguruan tinggi nggak pernah dilibatkan sejauh ini, itu masalahnya," ujar dia.

"Yang sangat rasional saat ini untuk melakukan pengawasan agar tidak ada potensi penyelewengan pemilu sepertinya dari perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswa itu," sambungnya.

Pasalnya, agak sulit jika penyaluran bantuan pangan di akhir periode tidak disangkut pautkan dengan pemilu.

Namun, terlepas dari itu penambahan jumlah penerima bantuan pangan tentunya berdampak positif bagi masyarakat.

Baca Juga: Pos Indonesia Akan Menyalurkan BLT El Nino Kepada 12.000 KPM di Malang

Kata dia, memang akhir-akhir ini seiring dengan harga yang naik, terus harga sembako naik, banyaknya PHK itu menyebabkan jumlah yang berhak menerima bansos menambah, jadi data BPKS itu naik. 

Karena itu kenaikan ini kemudian direspons dengan penambahan bansosnya, itu yang rasional ya, jadi yang sebelumnya tidak ke cover jadi dapat kesempatan menerima bantuan," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah akan menambah penerima bantuan pangan menjadi 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2024, naik 8% dari sebelumnya 21,4 juta KPM.

Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan, penambahan ini telah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan kerjanya di Malang kemarin. 

Baca Juga: Masyarakat Akan Terima BLT El Nino Rp 400.000 per Keluarga di Kantor Pos

"Presiden kemarin menyampaikan akan cek dulu APBN untuk melihat kecukupanya jika ditambah 8%," kata Tomi dalam media briefing di Kantor Bulog, Jumat (15/12). 

Terkait data penerimanya nantinya akan diperoleh dari proses updating data yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).  "Ini akan diupdate sama Kemenko PMK jadi tambah 8% totalnya 22 juta KPM," ungkap Tomi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli