JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menyelesaikan aturan kampanye bagi kepala daerah karena agenda pemilu sudah makin dekat. "Saya sudah lama menyampaikan itu kepada KPU untuk segera membuat aturannya," katanya di Istana Negara, Selasa (7/1). Mendagri memaparkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan KPU secara intensif untuk menyempurnakan aturan tersebut. Mendagri ingin meskipun gubernur boleh berkampanye, namun pelayanan publik dan roda pemerintahan harus tetap berjalan. "tema kampanyenya tidak boleh berseberangan dengan program pemerintah pusat," tegasnya. Mendagri juga meminta masyarakat mengawasi pelaksanaan kampanye para gubernur di daerah masing-masing. Jangan sampai mereka menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye. "pada pelaksanaannya saya minta juga kontrol sosial," katanya. Mendagri sangat berharap agar KPU segera menuntaskan aturan tersebut. Dirinya khawatir jika tidak diselesaikan, maka hal ini dapat menjadi masalah secara nasional. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Agenda Pemilu Sudah Dekat, KPU Harus Rampungkan Aturan Kampanye
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menyelesaikan aturan kampanye bagi kepala daerah karena agenda pemilu sudah makin dekat. "Saya sudah lama menyampaikan itu kepada KPU untuk segera membuat aturannya," katanya di Istana Negara, Selasa (7/1). Mendagri memaparkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan KPU secara intensif untuk menyempurnakan aturan tersebut. Mendagri ingin meskipun gubernur boleh berkampanye, namun pelayanan publik dan roda pemerintahan harus tetap berjalan. "tema kampanyenya tidak boleh berseberangan dengan program pemerintah pusat," tegasnya. Mendagri juga meminta masyarakat mengawasi pelaksanaan kampanye para gubernur di daerah masing-masing. Jangan sampai mereka menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye. "pada pelaksanaannya saya minta juga kontrol sosial," katanya. Mendagri sangat berharap agar KPU segera menuntaskan aturan tersebut. Dirinya khawatir jika tidak diselesaikan, maka hal ini dapat menjadi masalah secara nasional. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
