KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. PT Agrinas Palma Nusantara (APN) mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit nasional yang masih tertinggal, terutama di tengah dominasi kebun milik petani kecil.

Direktur Kemitraan dan Plasma APN, Seger Budiardjo, menegaskan bahwa kelapa sawit tetap menjadi komoditas strategis yang menopang ekonomi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri. 

Namun, produktivitas perkebunan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah besar karena luasnya mencapai hampir 7 juta hektar atau sekitar 42% dari total perkebunan sawit nasional.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Agrinas Palma adalah memberikan pendampingan kepada kelompok tani dan koperasi dalam menjalankan program PSR.

Baca Juga: BPDP Dorong UMKM Terlibat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat

Program ini dinilai krusial karena sebagian besar kebun sawit rakyat saat ini didominasi tanaman tua yang sudah tidak produktif.

Seger mengungkapkan, sekitar 40% atau 2,8 juta hektar kebun sawit rakyat merupakan tanaman berusia lebih dari 25 tahun, yang melibatkan sekitar 1,1 juta kepala keluarga. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas.

Saat ini, produktivitas sawit rakyat tercatat hanya sekitar 2,6 ton per hektar per tahun. Angka ini jauh di bawah produktivitas perkebunan swasta sebesar 3,4 ton per hektar dan BUMN (PTPN) yang mencapai 4,8 ton per hektar.

Rendahnya produktivitas tersebut, lanjut Seger, tidak lepas dari minimnya realisasi PSR. Dalam tiga tahun terakhir, pelaksanaan PSR rata-rata hanya mencapai 20 ribu hektar per tahun. 

"Perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci," ujarnya dalam keterangannya seperit dikutip Senin (27/4/2026).

Baca Juga: Gapki Sumut dan BPDP Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat di IPOS Forum 2025

Untuk mempercepat PSR, Agrinas Palma menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, penerapan single management system agar pengelolaan PSR lebih terintegrasi dan efisien. Kedua, mendorong simplifikasi regulasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. 

Ketiga, memberikan pendampingan end to end kepada petani, mulai dari pengurusan administrasi, akses pembiayaan, hingga dukungan operasional di lapangan.

Upaya percepatan ini juga diperkuat melalui Forum Diskusi Terbatas (FDT) bertema percepatan PSR yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga: Menkop Tegaskan Pembangunan Kopdes Merah Putih Tidak Akan Dimonopoli Agrinas Palma

Forum ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya sejumlah kementerian dan lembaga terkait PSR hadir dalam satu forum bersama.

Perwakilan Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto, menilai pertemuan tersebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat implementasi PSR.

Ia berharap sinergi lintas lembaga ini dapat mempercepat transformasi perkebunan sawit rakyat menuju era industri yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News