JAKARTA. Tak hanya aktivis, legislatif, dan pengamat, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) pun menyayangkan langkah Menteri BUMN yang menunjuk PT DDI untuk menyeleksi calon Dirut Pertamina.

Seperti yang diungkapkan Rovicky Dwi Putrohari, Ketua IAGI. Menurut Rovicky, sejak awal seharusnya pemerintah memanfaatkan lembaga assessment dari kalangan universitas yang transparan dan lebih terjamin independensinya.

"Sebaiknya pemerintah menggunakan konsultan dari universitas untuk rekrutmen dan melakukan uji fit and proper jajaran direksi dan dirut Pertamina. Masih banyak lembaga rekrutmen yang lebih bagus dari PT DDI. Seperti lembaga PPM atau lembaga assessment dari Universitas Indonesia. Saya melihat lebih bagus prosesnya disana," ujar Rovicky, kepada wartawan Jumat (21/11).

Menurutnya, jika Menteri BUMN masih juga memaksakan menggunakan hasil assessment dari PT DDI,  maka ke depan sulit bagi Pertamina untuk bekerja dan memenuhi target-target pengelolaan migas, sebab akan terus dituding miring.

“Untuk memilih jajaran dirut dan direksi PT Pertamina, yang terpenting adalah netralitas dan tidak mengundang fitnah. Sedangkan jika dari PT DDI akan memberikan dampak negatif," tegasnya.

Pentingnya pemilihan jajaran direksi Pertamina dengan transparansi dan bebas kepentingan, akan meningkatkan kepercayaan investor di sektor migas."Yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat terkait posisi kredibilitas yang dicari," ujarnya.

Untuk itu, Rovicky mendorong agar dilakukan lelang secara terbuka. Maka akan terlihat siapa yang pantas dan diuji publik. Masyarakat akan menyoroti lebih dahulu terkait kapabilitas, rekam jejak, independensi calon pejabat yang akan ditunjuk.

"Jokowi tentu tidak akan mengambil orang-orang lama, karena akan ada konflik dalam tujuan awal untuk membersihkan migas dari mafia," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan