JAKARTA. Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani yakin konflik internal partainya akan berujung pada perdamaian. Yani juga mengaku optimistis, setelah adanya kesepakatan antara dua kubu, Kementerian Hukum dan HAM akan mengakui keputusan pengurus PPP.

"Insya Allah akan islah. Sekarang ini akan ditangani oleh Mahkamah Partai," ujar Yani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Menurut Yani, Kementerian Hukum dan HAM juga mengharapkan agar konflik internal PPP bisa diselesaikan terlebih dulu secara internal. "Jadi, bukan tidak akan mengesahkan, melainkan belum karena diserahkan ke proses internal dulu, yaitu melalui Mahkamah Partai," kata dia.

Yani pun menegaskan, partainya tak akan membawa konflik ini ke meja hijau. Pernyataan Suryadharma Ali bahwa ia merasa dizalimi dengan dilengserkan dari kursi ketua umum dan menyatakan akan menggelar muktamar pada Oktober 2014, dinilai Yani, masih bisa dikompromikan.

"Kubu Pak SDA maunya Oktober 2014, tapi kubu Pak Emron maunya tahun 2015. Nanti kami akan ambil jalan tengah. Bisa jadi muktamar akan dilakukan pada November atau Desember. Israel dan Hamas saja bisa gencatan senjata, masa PPP enggak bisa?" seloroh Yani.

Sebelumnya diberitakan, pasca-pemilu presiden, PPP kembali mengalami konflik internal. Pada 9 September lalu, Suryadharma Ali dipecat dari posisi ketua umum oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP melalui Rapat Pengurus Harian PPP.

Pemecatan yang digerakkan kubu Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy (Romy) didukung oleh 28 dewan pimpinan wilayah. Emron akhirnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Suryadharma menolak pemecatan itu. Dia menganggap pencopotan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui forum muktamar.

Suryadharma yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama melakukan konsolidasi ke dewan pimpinan cabang. Dia juga memecat sejumlah pengurus DPP, mulai dari Romahurmuziy dan Emron, serta dua Wakil Ketua Umum lain, yakni Lukman Hakim dan Suharso Monoarfa. Suryadharma juga mengangkat pengurus lain yang merupakan loyalisnya.

Puncaknya, faksi Emron Pangkapi mendaftarkan struktur baru pengurus DPP PPP ke Kementerian Hukum dan HAM. Suryadharma pun melakukan hal yang sama dengan mendaftarkan kepengurusan yang dibentuknya ke Kementerian Hukum dan HAM. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie