JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyebut anggaran sebesar Rp 4,480 miliar yang diajukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2015 untuk kegiatan penimbangan sampah, tidak logis. 

"Enggak logis anggaran sebesar itu. Kami lagi teliti semuanya," kata Basuki, di Balaikota, Senin (12/1/2015). 

Menurut dia, lolosnya anggaran sebesar itu ke dalam RAPBD disebabkan ada oknum pejabat Dinas Kebersihan masih enggan menggunakan sistem penganggaran elektronik melalui e-budgeting. Padahal, Basuki mengklaim telah menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk menggunakan e-budgeting. 

"Mereka (pejabat) itu pintar, masih enggak mau pakai e-budgeting," kata Basuki. 

Basuki pun mengakui masih belum dapat menerapkan sistem e-budgeting secara optimal. Oleh karena itu, ia memaksa seluruh SKPD untuk menerapkan e-budgeting. Apabila ada pejabat SKPD yang enggan menggunakan sistem tersebut, Basuki tak segan bakal menjadikan staf pejabat itu. 

"Setelah tahun 2014 ini mereka enggak bisa mengelak lagi. Tahun 2015 ini saya mau lebih kejam lagi. Semua produk uang harus masuk ke e-budgeting biar bisa dimonitor dan evaluasi langsung. SKPD enggak bisa lagi ambil duit di depan, SPJ (surat pertanggungjawaban) disusun belakangan saja," kata Basuki.(Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa