JAKARTA. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendirikan induk usaha dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Holding tahun ini tampaknya gagal.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) akhir pekan lalu. Ahok menilai, Pemprov DKI sebenarnya masih punya hasrat membentuk BUMD Holding sebagai cara agar BUMD dapat menyumbang Pendapatan Asli daerah (PAD) yang besar.

"Masih kami kaji lagi, karena ada kelemahan yang perlu dibenahi dalam internal perusahaan BUMD itu," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Mengupas Visi Stuart Rogers untuk Masa Depan HSBC Indonesia

Ahok mengatakan, kelemahan tersebut adalah banyak BUMD yang mesti dihitung asetnya dan nilainya dan pasti akan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang mesti dibayar oleh perusahaan tersebut.

Selain itu, ia menyatakan, tertahannya keinginan membentuk BUMD Holding dikarenakan Pemprov DKI akan fokus menggenjot kinerja BUMD yang berpotensi untuk menggelar penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dalam waktu dekat.

Ia pun belum tahu, kapan BUMD Holding ini terbentuk. Menurutnya tahun depan juga belum tentu bisa direalisasikan karena pihaknya akan fokus untuk membawa dua BUMD seperti Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk go public.  "Kita harap dua perusahaan ini tahun 2015 sudah go public," katanya.

Sebelumnya, pertengahan Maret 2013 silam, Pemprov DKI menggulirkan rencana membentuk BUMD Holding guna memperbaiki kinerja BUMD agar lebih produktif. Dengan terbentuknya BUMD holding, Pemprov DKI menargetkan tahun 2017, setiap BUMD bisa menyumbang PAD Rp 1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News