JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam penentuan besaran harga tiket masuk ke Taman Impian Jaya Ancol. Menurut Ahok, saat ini perusahaan yang mengelola Ancol, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, merupakan perusahaan yang telah berstatus "Terbuka (Tbk)". "Ancol itu bukan punya Pemprov DKI lho, Pemprov DKI tidak punya pantai. Jadi Ancol melalui PT itu yang bikin. Jadi tidak bisa (ikut campur), Tbk lagi," ujar dia, di Balaikota Jakarta, Senin (1/12). Menurut Ahok, menaikkan harga tiket merupakan salah satu cara untuk membatasi jumlah pengunjung agar tidak membludak. Meski demikian, Ahok menyatakan bahwa pihak pengelola Ancol memberikan pembebasan biaya untuk kalangan tertentu.
Ahok bilang DKI tak campuri harga tiket Ancol
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam penentuan besaran harga tiket masuk ke Taman Impian Jaya Ancol. Menurut Ahok, saat ini perusahaan yang mengelola Ancol, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, merupakan perusahaan yang telah berstatus "Terbuka (Tbk)". "Ancol itu bukan punya Pemprov DKI lho, Pemprov DKI tidak punya pantai. Jadi Ancol melalui PT itu yang bikin. Jadi tidak bisa (ikut campur), Tbk lagi," ujar dia, di Balaikota Jakarta, Senin (1/12). Menurut Ahok, menaikkan harga tiket merupakan salah satu cara untuk membatasi jumlah pengunjung agar tidak membludak. Meski demikian, Ahok menyatakan bahwa pihak pengelola Ancol memberikan pembebasan biaya untuk kalangan tertentu.