JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung mengapa Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusuma kembali menyinggung permasalahan sumbangan dana pada Pilkada DKI 2012 lalu. Uang kampanye pasangan senilai Rp 52 miliar itu lebih banyak dihabiskan untuk iklan televisi yang menampilkan pasangan ini beserta Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga kakak kandung Hashim.

"Kami enggak pernah pakai duit dia. Dia hanya menghabiskan uangnya untuk kampanye televisi yang ada Prabowo dan kami berdua (Jokowi-Basuki)," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (9/10/2014).

Hashim menilai ada "harga" yang harus dibayar Jokowi karena meninggalkan Jakarta dan mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. ‎Bahkan, ia menganggap langkah Jokowi sebagai "personal betrayal".

Bukan kali pertama Hashim menuntut Jokowi. Saat Jokowi memutuskan mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu Presiden 2014 lalu, Hashim juga menyinggung hal yang sama. ‎Saat itu, Basuki yang masih menjabat sebagai Ketua Bidang Politik DPP Partai Gerindra itu membela Jokowi dibanding Hashim.

"Jadi ada iklan Pak Prabowo terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Pak Jokowi tidak merasa (iklan) itu bantu dia, malah Pak Jokowi minta stop, tidak mau ada iklan di TV," kata Basuki saat itu.

Sekadar informasi, Hashim sebelumnya menegaskan Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih itu memiliki otoritas untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti Kapolri, Panglima TNI, Hakim Agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi.‎

Menurut Hashim, Jokowi pernah berjanji untuk memimpin Jakarta selama lima tahun penuh. Sehingga, "ada harga yang harus dibayar (karena meninggalkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta)," kata Hashim. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie