JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa difitnah mengetahui adanya usulan anggaran pengadaan buku trilogi mengenai dirinya dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2015.

Menurut Basuki, jika dirinya berminat membuat buku tidak akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), tetapi menggunakan uang pribadinya.

"Gila, ngapain bikin buku trilogi? Itu namanya fitnah banget. Gila, gue masih mampu bikin buku (pakai biaya) sendiri," kata Basuki di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2).

Mengetahui adanya usulan pengadaan buku senilai Rp 30 miliar itu, Basuki langsung menyisir menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Basuki, anggaran itu lebih baik dialihkan untuk pembiayaan renovasi sekolah maupun perbaikan kualitas pendidikan lainnya.

"Makanya ada permintaan (pengadaan buku trilogi) itu, saya kaget?" kata Basuki.

Sebelumnya diketahui, ada program pengadaan buku trilogi Ahok di RAPBD 2015 versi DPRD, yakni yang melalui pembahasan komisi setelah paripurna pengesahan. Sementara Pemprov DKI mengajukan dokumen APBD DKI yang telah disahkan pada paripurna kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.  Pengadaan buku trilogi Ahok itu ditemukan di pos anggaran Dinas Pendidikan.

Basuki maupun Dinas Pendidikan tidak merencanakan pengadaan buku tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pagu anggaran untuk pengadaan buku tersebut. Hanya saja, setelah melalui proses pembahasan Komisi E (bidang kesejahteraan masyarakat) DPRD DKI, pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan hingga Rp 30 miliar.

Terdapat tiga judul buku trilogi Ahok yang direncanakan, yakni Nekad Demi Rakyat (senilai Rp 10 miliar), Dari Belitung Menuju Istana (senilai Rp 10 miliar), dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku (senilai Rp 10 miliar).

Anggaran ini telah ditandatangani oleh pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat, Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua HM Ashraf Ali, dan Sekretaris Fahmi Zulfikar. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie