JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan ada indikasi penggelembungan harga bus baru transjakarta gandeng (articulated) dan bus kota terintegrasi busway (BKTB). Indikasi kecurangan itu disampaikan setelah ia mendapat laporan investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.Basuki menyebutkan, salah satu contoh kecurangan itu adalah harga bus yang terlampau tinggi dan pemenang tender yang telah ditentukan. "Harga bus yang aslinya di China hanya Rp 1 miliar, tapi di dalam dokumen malah ditulis Rp 3 miliar. Selain itu, pemenang tender juga sudah ditentukan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).Oleh karena itu, ia menduga ada oknum yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang. Selain itu, ia mencium adanya kecurangan pada proses lelang. Untuk mengetahui indikasi kecurangan lainnya, ia meminta Inspektorat DKI menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta memerlukan tenaga ahli untuk melakukan audit keuangan, terutama dalam penyelenggaraan proyek. Selain itu, keterlibatan BPKP diperlukan untuk pelaksanaan investigasi lebih mendalam. "Sekarang kan kita sudah bisa melihat adanya mark up anggaran," kata Basuki.Ia mengatakan, di China masyarakat dapat meminta pengadaan barang sesuai dengan pesanan. Hal itulah yang menjadi permasalahan. Seseorang dapat memesan sebuah barang sesuai kemampuan keuangan, tetapi spesifikasinya tidak berkualitas. Basuki menengarai hal tersebut juga dilakukan oleh panitia lelang sehingga lebih menyukai penggunaan bus dari China ketimbang produk Eropa maupun negara lain.Basuki mengatakan, apabila ada kongkalikong antara Dishub DKI dan vendor, maka aparat penegak hukum harus turun tangan memeriksa pengadaan bus ini. Dalam pengadaan bus ini, Basuki berulang kali mengingatkan untuk menyertakan peran BPKP. "Tapi, Dishub enggak menyertakan, berarti mereka tidak mendengarkan instruksi," kata Basuki.Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas mengatakan masih mendalami permasalahan ini. Kesimpulan sementara dari Inspektorat, ada indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan transjakarta. Inspektorat juga menemukan ada beberapa komponen yang sudah tidak laik pakai, misalnya tutup filter oli berkarat, pintu otomatis macet, dan speedometer tidak berjalan. (Kurnia Sari Aziza)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ahok cium indikasi penggelembungan harga bus Trans
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan ada indikasi penggelembungan harga bus baru transjakarta gandeng (articulated) dan bus kota terintegrasi busway (BKTB). Indikasi kecurangan itu disampaikan setelah ia mendapat laporan investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.Basuki menyebutkan, salah satu contoh kecurangan itu adalah harga bus yang terlampau tinggi dan pemenang tender yang telah ditentukan. "Harga bus yang aslinya di China hanya Rp 1 miliar, tapi di dalam dokumen malah ditulis Rp 3 miliar. Selain itu, pemenang tender juga sudah ditentukan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).Oleh karena itu, ia menduga ada oknum yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang. Selain itu, ia mencium adanya kecurangan pada proses lelang. Untuk mengetahui indikasi kecurangan lainnya, ia meminta Inspektorat DKI menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta memerlukan tenaga ahli untuk melakukan audit keuangan, terutama dalam penyelenggaraan proyek. Selain itu, keterlibatan BPKP diperlukan untuk pelaksanaan investigasi lebih mendalam. "Sekarang kan kita sudah bisa melihat adanya mark up anggaran," kata Basuki.Ia mengatakan, di China masyarakat dapat meminta pengadaan barang sesuai dengan pesanan. Hal itulah yang menjadi permasalahan. Seseorang dapat memesan sebuah barang sesuai kemampuan keuangan, tetapi spesifikasinya tidak berkualitas. Basuki menengarai hal tersebut juga dilakukan oleh panitia lelang sehingga lebih menyukai penggunaan bus dari China ketimbang produk Eropa maupun negara lain.Basuki mengatakan, apabila ada kongkalikong antara Dishub DKI dan vendor, maka aparat penegak hukum harus turun tangan memeriksa pengadaan bus ini. Dalam pengadaan bus ini, Basuki berulang kali mengingatkan untuk menyertakan peran BPKP. "Tapi, Dishub enggak menyertakan, berarti mereka tidak mendengarkan instruksi," kata Basuki.Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas mengatakan masih mendalami permasalahan ini. Kesimpulan sementara dari Inspektorat, ada indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan transjakarta. Inspektorat juga menemukan ada beberapa komponen yang sudah tidak laik pakai, misalnya tutup filter oli berkarat, pintu otomatis macet, dan speedometer tidak berjalan. (Kurnia Sari Aziza)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
