JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai atas berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh karena menuntut revisi nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015. 

Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan tidak akan mengubah nilai UMP DKI 2015 yang telah ditetapkan yakni Rp 2,7 juta. 

"Yah mau gimana lagi, kalau (buruh) mau demo, ya demo sajalah. Kan waktu itu juga sudah diperhitungkan unsur (kenaikan) BBM, mereka enggak ada dasar tuntutan (revisi) ya saya tolak," tegas Ahok, di Balaikota, Rabu (10/12). 

Ahok menegaskan tugasnya sebagai pemerintah adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Ahok menyatakan dia tidak ingin keputusan pemerintah memberatkan pihak buruh maupun pengusaha. Oleh karena itu diambil jalan tengah dalam memutuskan nilai UMP. 

Dalam memutuskan nilai UMP DKI 2015, kata Ahok, berulang kali ia sudah membantu buruh. Misalnya penggantian komponen tepung terigu dengan mi instan. Kemudian, Ahok mengaku memperjuangkan unsur pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun ia tidak ingin memperjuangkan pertambahan komponen hiburan seperti menonton film di bioskop 21. 

"Kalau tuntutan yang tidak masuk akal, ya kami tolak, fair saja. Tapi tadi kata Pak Tahir (pendiri Tahir Foundation), turis asing demen (suka) ke Jakarta itu karena ada demo, banjir, macet. Jadi tontonan khusus yang tidak ada di negara lain. Yah dipikir-pikir (demo buruh) bagus juga, nambah objek wisata. Ha-ha-ha," kata Ahok disertai tawa. 

Di samping itu, lanjut dia, buruh DKI mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Anak-anak buruh mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mereka juga akan mendapat BPJS Kesehatan. 

Ahok pun membuka pintu untuk melakukan negosiasi dengan buruh. "Saya setiap hari terbuka negosiasi. Tapi kalau alasannya tidak tepat buat apa negosiasi," ujar dia. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia