JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama ini menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Meski berganti gubernur, kata Ahok, sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin ingin menggunakannya. "Sistem e-budgeting semua bisa tetap jalan, kecuali gubernurnya tidak mau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/4). Namun, hal berbeda akan terjadi jika gubernurnya tidak ingin menerapkan sistem e-budgeting. Apalagi, jika Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati juga diganti oleh gubernur yang baru. Jika seperti itu, dia khawatir sistem e-budgeting tidak akan berlanjut.
Ahok: Jika mau, e-budgeting bisa tetap digunakan
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama ini menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Meski berganti gubernur, kata Ahok, sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin ingin menggunakannya. "Sistem e-budgeting semua bisa tetap jalan, kecuali gubernurnya tidak mau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/4). Namun, hal berbeda akan terjadi jika gubernurnya tidak ingin menerapkan sistem e-budgeting. Apalagi, jika Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati juga diganti oleh gubernur yang baru. Jika seperti itu, dia khawatir sistem e-budgeting tidak akan berlanjut.