JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang pegawai negeri sipil (PNS) DKI membolos pada tanggal 20 Oktober 2014, atau saat pelantikan Presiden RI. Sebab, hari itu bukan merupakan tanggal merah atau hari libur. "Enggak (libur). Tetap berjalan seperti biasa, kerja ya harus kerja," kata Basuki, di Balaikota, Jumat (17/10). Di samping itu, ia juga meyakini perayaan pelantikan Joko Widodo menjadi Presiden RI melalui pawai pesta rakyat tidak akan mengganggu kinerja pekerja kantoran, termasuk PNS DKI. Ia hanya mengimbau, PNS DKI untuk masuk kantor lebih awal dalam menghindari kemacetan.
"Pawainya kan dari siang sampai sore. Kalau pulang kerja jam 5-6 sore, tanya polisi deh," kata Basuki. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, pihaknya tidak membuat kebijakan meliburkan pegawai pada hari pelantikan presiden tersebut. Ia pun menjamin pesta rakyat bakal berlangsung kondusif dan mengancam keselamatan para pegawai. "Kami membahas (untuk libur) saja tidak ada. Pesta rakyat itu kan sejatinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, logikanya pasti aman. PNS telah terbiasa oleh peristiwa itu, jadi soal telat itu lebih kepada kurang tepat perencanaan waktunya saja," kata Made. Acara puncak Syukuran Rakyat digelar untuk menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Jokowi-JK akan diarak dari Bundaran HI menuju Istana negara. Rencananya, Jokowi dan JK akan diarak menggunakan kereta kencana dan diiringi parade Reog Ponorogo, sepeda onthel, ondel-ondel, barongsai, dan atraksi kesenian lainnya.