JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menganggap peluangnya untuk maju sebagai calon independen di Pemilihan Gubernur DKI semakin berat. Padahal, persyaratan jumlah dukungan dari warga untuk calon independen telah diperbanyak.

"Kalau mau nyalon gubernur independen, (kumpulin dukungan) warga DKI mau 1 juta juga enggak susah ya," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Senin (27/4).

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, calon independen atau perorangan yang akan maju harus memenuhi syarat dukungan minimal 7,5 persen. Jumlah itu meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah penduduk DKI saat ini ada sekitar 10 juta penduduk.

Dukung Pengentasan Kemiskinan, PNM berikan Beasiswa 3.126 Anak Nasabah Mekaar 2025

Jika ingin memenuh persyaratan untuk maju sebagai calon independen dalam Pilgub mendatang, Ahok harus mendapat dukungan warga sekitar 750.000 penduduk. Padahal, sebelumnya hanya membutuhkan sekitar 300.000 dukungan saja.

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, persyaratan bagi calon independen pada periode kali ini lebih sulit. Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus dikumpulkan hanya berjumlah tiga persen dari jumlah penduduk Ibu Kota. Namun, saat ini bertambah menjadi 7,5 persen.

Menurut Sumarno, bukti dukungan sebesar 7,5 persen itu akan diverifikasi oleh KPU. Karena itu, masing-masing calon yang mendaftar harus melebihkan bukti dukungan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda dalam dukungan yang diberikan.

"Kalau bisa satu calon independen menyerahkan bukti dukungan sebanyak 1 juta suara. Untuk jaga-jaga ada KTP yang ganda," ujarnya.

Selain itu, dia juga memprediksi pada Pilgub 2017 mendatang akan ada tiga calon independen dan empat calon dari partai yang mendaftar. Prediksi tersebut melihat dari jumlah calon independen yang mendaftar pada periode sebelumnya. (Jessi Carina)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News