JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus mematangkan rencana untuk memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun 2014. Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) mengaku tidak memiliki angka yang ideal sebagai tarif pemberlakuan ERP tersebut. "Kami tidak mencari tarif yang ideal bagi masyarakat. Kalau Rp 20.000 masih terjangkau buat masyarakat dan tetap bawa kendaraan, ya kita naikkan jadi Rp 50.000. Pokoknya, akan disesuaikan dengan nominal yang membuat orang tidak bawa kendaraan pribadi," ujar Ahok, Kamis (24/10). Ahok menjelaskan, Pemprov DKI tak memasang target pendapatan dari program ERP ini. Ia bilang, tujuan pemberlakuan ERP ini adalah pembatasan dan mengatur volume kendaraan dan bukan mencari nominal pendapatan. Meski tak terlalu peduli dengan besaran yang bakal masuk ke kantong Pemprov DKI, Ahok meyakinkan, pendapatan dari ERP ini nantinya akan digunakan untuk membeli bus baru sebagai bagian dari rencana menghadirkan bus gratis bagi warga Jakarta. Rencananya, ERP ini akan segera ditender, beberapa perusahaan dari BUMD DKI Jakarta dan juga swasta diklaim berminat mengikuti tender proyek anti macet Jakarta ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan