JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) emosi dengan adanya pungutan kepada orangtua siswa di sekolah unggulan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, SMA MH Thamrin. Dia kemudian meminta Dinas Pendidikan segera membuat perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2012/2013. Dia meminta RKAS itu disusun secara benar sesuai kebutuhan. "Jangan sampai saya yang koreksi. Kalau saya yang koreksi, saya akan putuskan di Bappeda, tinggal siapa yang mau jalankan. Kalau tidak mau dijalankan, ya saya singkirkan," kata Basuki."Saya juga manusia, Pak. Melihat manusia mau dapat uang pungli, bisa khilaf, bisa ada per emosi. Saya juga sama Pak, saya juga bisa emosi. Saya juga punya per, saya bisa khilaf. Kalau saya emosi saya khilaf, saya akan bawa semua bukti ini untuk penjarakan mereka," tutur Basuki lagi.Mendengar ancaman itu, para petinggi Dinas Pendidikan DKI yang menemui Basuki terdiam. Bahkan ada salah satu dari mereka yang terlihat resah mencubit-cubit bibir dan memegang kumisnya. Sementara yang lain ada yang tertunduk dan diam menyimak.Kepada Basuki, mereka berjanji menyelesaikan revisi RKAS tersebut pada Jumat pekan depan.Sebelumnya, Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin mengungkapkan bahwa pihak sekolah mengenakan Rp 30 juta per tahun untuk satu orang siswa, saat pertemuan dengan Wagub, Diknas Pendidikan, Komite Sekolah dan pihak SMA MH Thamrin, Jakarta, Rabu (14/11).Dedi yang mewakili 195 murid yang mengenyam pendidikan di sekolah unggulan tersebut merasa keberatan atas pungutan tambahan dari pihak sekolah. Padahal, pada saat pendaftaran masuk sekolah, iklan sekolah di internet menyebutkan bahwa sekolah tersebut ditanggung oleh APBD.Anggaran APBD untuk sekolah tersebut senilai Rp 3,7 miliar untuk tahun 2012/2013. Sementara dana yang ditarik dari orangtua murid Rp 7,85 miliar per tahun. Artinya, dana orangtua lebih besar 213% dari APBD. (Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ahok: Pungli, Pak, itu pungli!
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) emosi dengan adanya pungutan kepada orangtua siswa di sekolah unggulan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, SMA MH Thamrin. Dia kemudian meminta Dinas Pendidikan segera membuat perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2012/2013. Dia meminta RKAS itu disusun secara benar sesuai kebutuhan. "Jangan sampai saya yang koreksi. Kalau saya yang koreksi, saya akan putuskan di Bappeda, tinggal siapa yang mau jalankan. Kalau tidak mau dijalankan, ya saya singkirkan," kata Basuki."Saya juga manusia, Pak. Melihat manusia mau dapat uang pungli, bisa khilaf, bisa ada per emosi. Saya juga sama Pak, saya juga bisa emosi. Saya juga punya per, saya bisa khilaf. Kalau saya emosi saya khilaf, saya akan bawa semua bukti ini untuk penjarakan mereka," tutur Basuki lagi.Mendengar ancaman itu, para petinggi Dinas Pendidikan DKI yang menemui Basuki terdiam. Bahkan ada salah satu dari mereka yang terlihat resah mencubit-cubit bibir dan memegang kumisnya. Sementara yang lain ada yang tertunduk dan diam menyimak.Kepada Basuki, mereka berjanji menyelesaikan revisi RKAS tersebut pada Jumat pekan depan.Sebelumnya, Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin mengungkapkan bahwa pihak sekolah mengenakan Rp 30 juta per tahun untuk satu orang siswa, saat pertemuan dengan Wagub, Diknas Pendidikan, Komite Sekolah dan pihak SMA MH Thamrin, Jakarta, Rabu (14/11).Dedi yang mewakili 195 murid yang mengenyam pendidikan di sekolah unggulan tersebut merasa keberatan atas pungutan tambahan dari pihak sekolah. Padahal, pada saat pendaftaran masuk sekolah, iklan sekolah di internet menyebutkan bahwa sekolah tersebut ditanggung oleh APBD.Anggaran APBD untuk sekolah tersebut senilai Rp 3,7 miliar untuk tahun 2012/2013. Sementara dana yang ditarik dari orangtua murid Rp 7,85 miliar per tahun. Artinya, dana orangtua lebih besar 213% dari APBD. (Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News