JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku heran dengan sistem pengadaan barang yang selama ini diterapkan di instansi-instansi pemerintah. Menurut dia, sistem ini cenderung menghambat berjalannya proyek pembangunan dan membuka memberi celah terhadap adanya praktik korupsi. 

"Misal, boleh tidak sih orang Pemda mau beli gula, pulpen, kertas langsung ke Carefour? Harusnya boleh kan. Ada struknya kok. Tapi kenapa sudah beli di situ, mesti cari lagi perusahaan untuk dikenakan PPH pengadaan barang oleh Menteri Keuangan. Ini kan lucu. Jadi nambah lagi biaya," kata dia di Balaikota Jakarta, Senin (1/12/2014). 

Ahok mengaku telah memberikan masukan ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar semua instansi pemerintah bisa segera menerapkan e-catalog. Ia yakin, e-katalog mempercepat pengadaan barang dan tentunya mencegah tindak pidana korupsi.

"Jadi kalau semua bisa langsung beli, mau traktor, mau apa, kan cepat. Jadi semua di e-katalog. Tadi Presiden bisik-bisik sama saya. Kita sudah lapor Pak Presiden juga. Lebih baik semua (pengadaan barang dan jasa) di-e-katalogkan," jelas Ahok.

"Pemerintah kan lucu, ada duit tapi tidak bisa belanja. Mesti tender. Harusnya beli sesuatu jelas. Tinggal datang beli. Kita juga tidak perlu beli sekaligus banyak karena kalau disimpan nanti malah rusak, dicuri," tukas dia. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa